Indeks Polhukam

Jaksa penuntut umum menyayangkan sikap Irfan Widyanto yang tidak merasa bersalah atas perbuatan tersebut.

Jaksa menilai pleidoi Hendra Kurniawan hanya memuat perjalanan kariernya di institusi Polri, namun tidak menguraikan pembelaan atas pasal yang dituntutkan.

Tindakan mematahkan laptop yang berisi barang bukti menjadi salah satu alasan jaksa menilai Arif Rachman tak beritikad baik.

Prabowo Subianto mendadak bungkam soal isi perjanjiannya dengan Anies Baswedan yang diteken jelang Pilkada DKI 2017 lalu.

Jaksa berpendapat pleidoi Arif atas tuntutan satu tahun penjara dan denda Rp10 juta tidak memiliki dasar yuridis yang kuat.

TII mengingatkan pemerintah untuk menjaga skor indeks persepsi korupsi demi menjaga iklim investasi dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi.

Meski Gerindra sudah menjalin koalisi dengan PKB hingga membangun sekretariat bersama, namun belum ada kepastian nama capres dan cawapres diusung.

Menurut Jokowi Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas di Pemilu 2024, begitu pun dengan elektabilitas Prabowo Subianto.

Para terdakwa obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah menyampaikan nota pembelaan atau pleidoinya atas tuntutan yang dijatuhkan jaksa.

Imam menilai potensi reshuffle akan semakin kuat jika Sri Mulyani akan menjadi Gubernur BI.

Muhaimin Iskandar ingin bertemu Airlangga Hartarto untuk mengajak Golkar bergabung ke dalam koalisi PKB-Gerindra.

Tito sebut dalam menangani masalah keamanan, pemda perlu menerapkan cara-cara pendekatan pembangunan yang menyejahterakan.

Masa tahanan Ferdy Sambo dkk kembali diperpanjang selama 30 hari, yakni dari 7 Februari hingga 8 Maret 2023.

Bimmo sebut PSI sepaham dengan KPK bahwa kunci meningkatkan IPK Indonesia adalah dengan menekan korupsi politik.

Ketum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menyerahkan langsung undangan sekaligus silaturahmi dengan Anies Baswedan di rumahnya.

Wapres Ma'ruf sebut pemerintah mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk melayani publik.

Mereka berupaya membantah persepsi koalisi Nasdem-PKS-Demokrat renggang dalam beberapa hari terakhir.

ICW sebut salah satu penyumbang IPK terjun bebas adalah sikap permisif para menteri Jokowi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Gus Yaqut minta pimpinan satker untuk membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerjanya.

Potensi itu terjadi kalau politisasi identitas kembali dinarasikan misalnya nasionalis melawan religius.