Indeks Polhukam

Ahmad Ali ingin kader parpol Koalisi Perubahan solid memenangkan Anies Baswedan di daerah-daerah.

Ridwan mengatakan, pertemuan DPD Golkar di Bali bukan bentuk dukungan terhadap Airlangga. Menurut dia forum tersebut ilegal karena tak sesuai AD/ART.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut sosok Sandiaga Uno dapat melengkapi bakal calon presiden Ganjar Pranowo untuk memenangkan Pilpres 2024.

Polda DIY memastikan korban mutilasi di Sleman adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berinisial R yang dilaporkan hilang sejak 11 Juli 2023.

Refly Harun juga dilaporkan karena diduga turut menyebarkan ujaran kebencian yang diucapkan Rocky Gerung.

Firli Bahuri menilai KPK saat ini masih membutuhkan Asep Guntur Rahayu sebagai direktur penyidikan.

PDIP masih membuka pintu damai apabila Rocky Gerung mau mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada Jokowi.

Modus pelaku melakukan peretasan ponsel Kapolda Jawa Tengah adalah dengan menyebarkan file Apk melalui aplikasi WhatsApp.

Media sosial bisa jadi bumerang karena potensi penyebaran hoaks yang dengan mudah terjadi hanya dengan gerakan jari.

Pratama mengingatkan agar pemerintah menjaga basis data IMEI resmi supaya tidak ada yang menambahkan secara ilegal.

Masyarakat yang ingin mendaftar untuk hadir menjadi peserta upacara di Istana dapat mendaftarkan diri pada laman www.pandang.istanapresiden.go.id.

Prabowo Subianto didukung PKB dan PBB sebagai kekuatan partai Islam di Indonesia. Jika PAN dan Gelora merapat, bagaimana peluangnya di Pemilu 2024?

Per hari ini Rafael Alun beserta barang buktinya telah dilimpahkan dari tim penyidik KPK ke jaksa.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim pengurus dan DPD I se-Indonesia menolak rencana pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

TNI menjamin proses hukum tetap berjalan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan personel militer aktif di Basarnas.

Zulkifli Hasan akan segera mengumumkan secara resmi pasangan calon presiden di Pilpres 2024.

Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai intervensi dari pemerintah kepada partai politik membahayakan iklim demokrasi di Indonesia.