Airlangga Hartarto: DPD I & Senior Golkar Menolak Munaslub

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim pengurus dan DPD I se-Indonesia menolak rencana pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 31 Jul 2023 17:20 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) berbincang dengan Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kanan) usai melakukan pertemuan dengan jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (30/7/2023).ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nz

tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim pengurus dan DPD I se-Indonesia menolak rencana pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Dia menuturkan, keputusan tersebut berdasarkan hasil pertemuan para pengurus bersama petinggi DPD partai di Bali.

"Ya seluruh pengurus Golkar, DPD 1 menolak munaslub, jadi seluruh senior menolak munaslub," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dia juga mengklaim dalam pertemuan di Bali juga membuka pintu untuk komunikasi kepada semua kandidat bakal calon presiden, termasuk ke Prabowo.

"Ya tentu unsur dorongan-dorongan kan selalu ada tapi tentu ada tim yang sedang bekerja," bebernya.

Tidak hanya itu, Airlangga pun menjawab tudingan Jusuf Kalla yang meminta Golkar tidak bergantung koalisi tertentu. Dia menjelaskan partainya butuh kerja sama partai lain untuk berpartisipasi di pilpres 2024.

"Kerja sama selalu diperlukan karena Golkar butuh kerja sama partai untuk maju dalam pemilihan presiden," ungkapnya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar yang didengungkan oleh segelintir kelompok. Dia menjelaskan, kader partai mesti bersatu baik di tataran elite maupun akar rumput.

"Sangat tidak setuju, karena akan menurunkan muruahnya Golkar," kata JK usai menghadiri Seminar Pemuda untuk Politik di Gedung DPR RI pada Senin (31/7/2023).

Sebab itu, dia mendorong pihak-pihak yang berbicara di depan publik untuk memprioritaskan persatuan Partai Golkar.

"Kalau saya, siapapun yang bicara tentang Golkar, maka bersatulah," ujarnya.

JK menilai isu Munaslub saat ini tergolong mengkhawatirkan. Karena pelaksanaan pemilu tersisa tujuh bulan, dan terlalu sempit untuk menyiapkan pesta demokrasi apabila harus dilalui dengan Munaslub.

"Dalam situasi yang krisis ini, artinya waktu yang lebih singkat. Karena, bagaimana bisa menang kalau pecah begitu kan. Kita harus bersatu dulu. Bersatu saja belum tentu menang, apalagi kalau tidak bersatu," jelasnya.