Indeks Polemik Ruu Kesehatan

Selain menggugat di MK, Puan mempersilakan para penolak UU Kesehatan untuk bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kemenkes menepis anggapan bahwa pemerintah tidak melakukan partisipasi publik dalam menyusun RUU Kesehatan.

Menurut Forum Guru Besar, tidak ada urgensi dan kepentingan mendesak untuk mengesahkan RUU Kesehatan saat ini.

RUU Kesehatan disebut-sebut akan segera disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat.

Kendati demikian, IDI bersama empat organisasi profesi lain, secara tegas masih menolak pembahasan RUU Kesehatan dan masih menuntut tuntutan yang sama.

CISDI menilai percepatan proses pengesahan RUU Kesehatan akan kontraproduktif dengan upaya memperkuat sistem kesehatan agar lebih tangguh.

Panja juga meminta agar para nakes yang tergabung dalam 5 Organisasi Profesi ini, tidak melakukan aksi lanjutan terkait penolakan pembahasan RUU Kesehatan.

Kemenkes menilai unjuk rasa yang dibawa para Organisasi Profesi cenderung membahas isu kewenangan organisasi mereka alih-alih pelayanan untuk masyarakat.

Namun Aliansi menegaskan bahwa pelayanan kesehatan kegawatdaruratankan tetap berjalan jika aksi mogok massa jadi dilakukan.

FSP RTMM - SPSI mengklaim jika RUU Kesehatan diloloskan akan ada 143 ribu anggota FSP RTMM-SPIS terancam kehilangan pekerjaan.

Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI) menilai pasal zat adiktif di RUU Kesehatan tidak masuk akal dan bakal berdampak pada sektor industri tembakau.

DPR mengusulkan aturan terpisah terkait zat adiktif dalam rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Koalisi mendorong adanya ruang dialog dan partisipasi publik mengenai isu prioritas gender dan masyarakat rentan dalam RUU Kesehatan.

Panja menyebut, dalam RUU Kesehatan nakes justru akan mendapatkan pengamanan dari segi hukum agar tidak mudah dikriminalisasi.

Rencana Kementerian Kesehatan melanjutkan RUU Kesehatan melalui omnibus law yang akan mengubah 10 undang undang yang berlaku perlu dikaji secara matang.

Menurut Koalisi, RUU Kesehatan yang akan mencabut UU Praktik Kedokteran justru akan mengembalikan IDI dan PDGI ke fungsinya.

Ketum PB IDI Adib Khumaidi memastikan selama aksi damai berlangsung, pelayanan kesehatan masyarakat masih terjaga terutama di emergency, ICU dan operasi.

Setelah beberapa lama tidak diizinkan, akhirnya pihak Kemenkes mempersilakan perwakilan massa aksi menyampaikan tuntutan di halaman perkantoran Kemenkes RI.

Dokter Zainal menyebut RUU Kesehatan membuat tenaga kesehatan dan pasien sekadar menjadi objek dalam industri kesehatan yang dikuasai oligarki.

Pendidikan dokter spesialis dapat dilakukan berbasis rumah sakit di bawah pengawasan kolegium dan Kemenkes.