Indeks Polemik Ruu Kesehatan

DPR menilai tidak tepat dikelompokkannya tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol dalam draf RUU Kesehatan.

CISDI juga mengingatkan agar pemerintah tidak perlu reaktif dalam menerima berbagai aspirasi yang masuk.

Aliansi menilai tahapan public hearing yang telah dilakukan tidak mengakomodir saran dan partisipasi mereka terhadap RUU Kesehatan.

Nadia sebut risiko kesehatan akibat merokok membuat penduduk produktif banyak yang tak sehat dan buat angka harapan hidup rendah.

Pernyataan Kemenkes soal pengelompokan tembakau dan alkohol sebagai zat adiktif di UU Kesehatan saat ini dinilai mengandung disinformasi.

Pemerintah diminta kembali mengkaji secara komprehensif atas dampak yang akan ditimbulkan dari aturan di RUU Kesehatan.

Menyamakan tembakau dengan narkoba merupakan tindakan diskriminatif yang dapat merugikan masyarakat yang bekerja di sektor tembakau, termasuk petani.

Kontroversi olahan tembakau sebagai zat berbahaya sama dengan narkotika dalam RUU Kesehatan mengesankan negara seolah ditekan kemauan asing.

RUU Kesehatan dinilai bakal memangkas hak-hak konstitusional para pelaku usaha tembakau sampai para konsumen produk tembakau.

Jubir Kemenkes sebut masalah kesehatan di Indonesia akan dapat diselesaikan dengan transformasi kesehatan yang dibawa RUU Kesehatan.

Dana Amanat yaitu iuran seluruh rakyat di dalam JKN akan berpotensi digunakan untuk membiayai program Pemerintah yang seharusnya dibiayai APBN.

Menkes Budi membocorkan bahwa salah satu poin pembahasan yang menjadi sorotan adalah soal penambahan jumlah dokter.

Salah satunya, CISDNI khawatirkan RUU Kesehatan akan mengganggu otonomi BPJS Kesehatan.

RUU Kesehatan diklaim dapat mempermudah izin bagi industri farmasi untuk menjadi alternatif masalah obat-obatan di dalam negeri yang dinilai lebih mahal.

Menurut Wamenkes Dante, hadirnya RUU Kesehatan akan mempermudah menghasilkan dokter-dokter spesialis.

Dengan demikian, RUU Kesehatan resmi masuk tahapan proses pembahasan dan partisipasi publik.