Indeks Pilpres 2019

Prabowo akan berkonsultasi dengan Tim Kuasa Hukum untuk membicarakan kemungkinan langkah hukum yang bisa ditempuh.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan paslon 02 Prabowo-Sandiaga. 

Majelis Hakim MK menolak permohonan kubu Prabowo-Sandiaga yang meminta Cawapres 01 Ma'ruf Amin didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019.

Manahan mengatakan, Tim Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang tidak sempurna dari kubu Prabowo-Sandiaga justru mengindikasikan adanya kecurangan masih sebatas ragu-ragu.

Majelis Hakim MK menolak seluruh permohonan kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Majelis Hakim MK menilai dalil kubu Prabowo-Sandi, bahwa perolehan suara paslon 02 sebanyak 0 di sekitar 5.268 TPS adalah mustahil terjadi, tidak terbukti.

Meski massa aksi sudah mulai membubarkan diri, Polri-TNI tetap berjaga di sekitar Jalan Merdeka Barat.

KPU langsung menggelar rapat pleno malam ini usai majelis hakim MK membacakan seluruh putusan sengketa Pilpres 2019.

Majelis Hakim MK menilai keberadaan salah satu kotak suara yang dikunci dengan kabel ties di Bekasi bukan bukti kecurangan dalam Pilpres 2019. 

Massa demonstran mulai meninggalkan lokasi di depan gedung MK. 

Majelis hakim MK menilai bukti video soal peristiwa pembukaan kotak suara di lahan parkir sebuah minimarket, yang diajukan kubu Prabowo-Sandi, diragukan validitasnya.

Dokter belum bisa menyimpulkan apakah roti yang dikonsumsi korban merupakan sebab terjadinya muntah.

Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perkara kebenaran terjadinya keadaan atau peristiwa yang menurut pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara.

Polisi diminta bergerak menangkap terduga teroris yang masuk Jakarta saat ada aksi di depan gedung MK.

Apa yang didalilkan pemohon sebagai pelanggaran TSM menurut MK tidak terbukti.

Ketua DPP FPI menyerukan kepada massa aksi untuk melakukan jihad konstitusional secara terus menerus, jika Hakim MK memenangkan pasangan capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Mahkamah menilai dalil soal penyalahgunaan APBN tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon a quo soal intimidasi tidak relevan dan karenanya dikesampingkan.

Majelis hakim MK menilai dalil Kubu Prabowo-Sandiaga, soal dugaan bahwa kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri terkait dengan politik uang di Pilpres 2019, tidak bisa diterima.  

Hasil sidang MK memutus dalil Kubu 02 terkait penambahan suara Paslon 01 tak sesuai, karena proses Situng KPU berubah dan tak memengaruhi hasil pilpres.