Indeks Pilpres 2019

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan paslon 02 Prabowo-Sandiaga. 

Tidak ada lagi 01 dan 02, kita harus saling menghargai walau dan politik berbeda kita harus saling menghormati.

Majelis Hakim MK menolak permohonan kubu Prabowo-Sandiaga yang meminta Cawapres 01 Ma'ruf Amin didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019.

Manahan mengatakan, Tim Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang tidak sempurna dari kubu Prabowo-Sandiaga justru mengindikasikan adanya kecurangan masih sebatas ragu-ragu.

Majelis Hakim MK menolak seluruh permohonan kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Majelis Hakim menilai dalil kubu Prabowo-Sandiaga terkait keberadaan DPT siluman tidak beralasan, berdasar hukum.

Hakim MK mengatakan, bukti-bukti yang disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga tidak bisa serta merta membuktikan ada kecurangan yang menguntungkan salah satu pihak.

Majelis Hakim MK menilai dalil kubu Prabowo-Sandi, bahwa perolehan suara paslon 02 sebanyak 0 di sekitar 5.268 TPS adalah mustahil terjadi, tidak terbukti.

BW mengatakan, MK bisa melakukan judicial activism sehingga bisa menganalisis lebih jauh untuk mencari kebenaran politik uang dalam pilpres.

Meski massa aksi sudah mulai membubarkan diri, Polri-TNI tetap berjaga di sekitar Jalan Merdeka Barat.

Hakim MK menilai selisih tersebut hanyalah asumsi dari tim Prabowo-Sandiaga saja.

KPU langsung menggelar rapat pleno malam ini usai majelis hakim MK membacakan seluruh putusan sengketa Pilpres 2019.

Majelis Hakim MK menilai keberadaan salah satu kotak suara yang dikunci dengan kabel ties di Bekasi bukan bukti kecurangan dalam Pilpres 2019. 

Apabila memang ada TPS siluman, kata hakim, maka tidak serta merta merugikan Prabowo atau menguntungkan Jokowi.

Massa demonstran mulai meninggalkan lokasi di depan gedung MK. 

Majelis hakim MK menilai bukti video soal peristiwa pembukaan kotak suara di lahan parkir sebuah minimarket, yang diajukan kubu Prabowo-Sandi, diragukan validitasnya.

Seorang peserta aksi kawal sidang putusan MK dikabarkan mengeluh sakit perut, kemudian dibawa ke rumah sakit oleh petugas Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Dokter belum bisa menyimpulkan apakah roti yang dikonsumsi korban merupakan sebab terjadinya muntah.

Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perkara kebenaran terjadinya keadaan atau peristiwa yang menurut pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara.

Polisi diminta bergerak menangkap terduga teroris yang masuk Jakarta saat ada aksi di depan gedung MK.