Indeks Pilkada

Sumarno selaku Ketua KPU DKI Jakarta mengatakan bahwa Revisi Undang-Undang Pilkada yang baru disetujui DPR RI dapat mengganggu kemandirian KPU.

Calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menunggu keputusan PDIP yang diisukan mau mengusung dirinya pada Pilkada DKI 2017. Menurut Ahok, Megawati pasti akan memberikan gubernur terbaik bagi warga Jakarta.

JPPR menilai teknis pelaksanaan verifikasi administrasi yang diatur dalam Pasal 48 UU Pilkada rumit dan menyulitkan panitia pemungutan suara (PPS) sehingga berpotensi menimbulkan masalah dan merugikan calon yang maju dari jalur perseorangan.

Organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pilkada Berintegritas menilai, hasil revisi UU Pilkada masih menyisakan banyak kelemahan. Salah satunya larangan kepada seseorang yang berstatus tersangka untuk maju sebagai calon kepala daerah tidak jadi disepakati oleh pemerintah dan DPR.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menunggu realisasi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada) yang belum lama ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah dan DPR RI belum bersepakat soal klausul yang mengatur anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD harus mundur jika akan maju sebagai kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Perdebatan klausul itu dinilai sebagai penyebab molornya revisi UU Pilkada.

Revisi UU Pilkada dinilai hanya memfasilitasi kepentingan anggota DPR RI untuk melanggengkan jabatannya di parlemen. Pasalnya, revisi UU tersebut molor lantaran tarik ulur aturan yang menyatakan anggota DPR harus mundur atau tidak dari keanggotaannya di parlemen apabila maju pilkada.

Raja dangdut yang juga Ketua Umum DPP Partai Idaman Rhoma Irama memastikan kalau hanya ingin mendukung calon gubernur DKI Jakarta penantang Ahok. Hal itu, kata Rhoma, agar jalannya Pilkada DKI Jakarta berjalan adil dan demokratis.

Setya Novanto memastikan Partai Golkar siap mendukung Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 apabila rakyat menghendaki Jokowi maju kembali.

KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta agar lebih hati-hati dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap kedua yang akan berlangsung 2017 mendatang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan akan terus mengupayakan lobi-lobi politik terhadap sejumlah partai politik terkait pencalonan Bupati Bojonegoro Suyoto sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.

PDIP menjalin komunikasi dan dialog untuk menjaring bakal calon gubernur DKI Jakarta dengan dua ormas besar, seperti NU dan Muhammadiyah.

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lukman Edy mengatakan, ada tujuh poin krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ketujuh poin ini akan menjadi bahasan dalam revisi yang ditargetkan selesai pada 29 April 2016 mendatang.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, keberadaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan katup pengaman. Hal tersebut sebagai alternatif apabila kandidat dari partai dinilai tidak sesuai harapan.

Pengamat dari Laboratorium Politik dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Novianto Eko Wibowo menilai perlu penyerahan jaminan dana ke KPU untuk mencegah maraknya praktik politik uang.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung syarat calon independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 diperberat. Alasannya, partai politik juga dikenakan syarat 20 persen bila ingin mengajukan calon kepala daerah dalam Pilkada mendatang.

Pengamat politik asal Universitas Nasional, Mohammad Hailuki mengatakan sosok yang diajukan oleh Partai Demokrat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 mendatang seharusnya dapat mengakomodasi berbagai golongan. Sosok yang dimaksud adalah Soekarwo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur.

Bakal calon gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra meminta dukungan ke Partai Demokrat terkait dengan rencananya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 setelah sebelumnya mendaftarkan diri ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.

Majunya calon independen untuk turut bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang diharapkan bisa diterima oleh semua pihak.