Indeks Pileg 2019

Dalam 14 nama tersebut, terdapat dua nama caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kecewa hak-haknya tak terpenuhi, masyarakat adat berkontestasi dalam Pileg 2019.

ICW meminta partai politik yang mendaftarkan caleg eks koruptor untuk Pemilu 2019 harus berani menyampaikannya kepada masyarakat secara umum dan terbuka.

Caleg eks koruptor dinilai tak pantas secara etika mencalonkan diri saat Pileg 2019. Hal itu disampaikan Pengajar ilmu hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Bivitri Susanti.

KPK mendukung penuh KPU untuk mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor yang mengikuti Pileg 2019.

Tindakan KPU perlu dilandasii aturan, sehingga pengumuman caleg ke TPS legal.

Caleg eks koruptor tidak memengaruhi elektabilitas Partai Golkar, karena hanya ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

KPK mendukung upaya sikap KPU mengumumkan caleg eks koruptor. Bila perlu namanya di pasang di TPS daerah pemilihannya.

Ketua KPU mengatakan, hanya empat parpol yang tidak mengusung caleg koruptor yakni, PKB, PPP, Nasdem dan PSI. 

KPU berencana mengumumkan nama caleg eks napi koruptor yang ikut Pemilu 2019 malam ini, setelah sempat membatalkan sehari sebelumnya.

KPU perlu berkonsentrasi menyukseskan Pemilu 2019, tapi akan tetap memenuhi panggilan Polda Metro Jaya.

Polri menilai empat daerah memiliki tingkat kerawanan konflik tinggi pada Pemilu 2019, terutama karena persaingan dalam pileg. Empat daerah itu: Provinsi Sumut, DIY, Sulsel dan Kota Solo.

Tanpa strategi, kepemilikan banyak dana para caleg tak jamin menang.

Partai Gerindra mempertahankan Ahmad Dhani sebagai caleg dan kader hingga kasusnya inkrah.

Tindakan tegas akan ditempuh polisi saat ada pelanggaran hukum usai pemilihan legislatif 2019.

Pengumuman caleg eks koruptor ditunda, karena para pemimpin KPU diperiksa di Polda Metro Jaya.

Selain karena surat suara sudah mulai proses cetak, dalam aturannya caleg tidak dapat mengajukan pengunduran diri sendiri tetapi harus melalui parpol.

Sederetan nama mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan diumumkan via media massa oleh KPU.

KPU berencana mengumumkan secara luas daftar caleg eks napi korupsi di media massa.

MK menilai keinginan PSI untuk berkampanye lebih dahulu akan menimbulkan sikap diskriminatif.