Indeks Phk Buruh

Said Iqbal ungkap potensi PHK ribuan buruh di Jatim & Jabar akibat gejolak ekonomi global. Salah satunya PT Pakerin yang terancam PHK 2.500 pekerja.

Penutupan perusahaan dipicu oleh melonjaknya biaya produksi, akibat bahan baku mahal, melemahnya nilai tukar rupiah, dan lesunya pasar ekspor.

Industri RI di ambang badai PHK massal 2026, ketika perusahaan tercekik biaya operasional, 9.000 buruh terancam.

Keppres Mitigasi PHK jadi instrumen intervensi pemerintah melindungi stabilitas industri nasional dan kesejahteraan buruh.

Praktik ini dilakukan secara sistematis dan berulang. Lemahnya sanksi membuat perusahaan tidak jera dan terus mengulangi pola yang sama setiap tahun.

Sigit mengatakan, potensi penyerapan tenaga kerja hingga 70 ribu orang di masa depan lewat kerja sama antara Kemenaker RI, serikat buruh, serta swasta.

Dasco juga meminta kepada PT Multistrada Arah Sarana selaku produsen ban Michelin agar karyawan yang terlanjur sudah dirumahkan untuk kembali bekerja.

Pemprov Jateng sempat berjanji akan mempekerjakan kembali buruh pecatan Sritex, rupanya cuma "omon-omon".

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, mengatakan bahwa fenomena PHK saat ini bukan hal biasa dan diperkirakan terus berlanjut.

KSPN nilai, tidak semua pekerja korban PHK bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan sementara iuran JKK tidak meringankan pengusaha.

Rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) menjadi bentuk penghargaan bagi buruh.

Kemnaker berharap 1.126 pegawai yang di-PHK oleh PT Yihong bisa kembali bekerja setelah sempat diberhentikan pada Maret 2025 lalu.

Yassierli sudah menerima laporan dua versi terkait aksi PHK 1.126 pekerja PT Yihong dan menunggu hasil klarifikasi Disnaker Cirebon terkait PHK tersebut.

Partai Buruh dan KSPI menilai PHK yang menimpa lebih dari 10 ribu karyawan Sritex itu ilegal dan mendorong agar Menteri Ketengarkerjaan dicopot. Mengapa?

Kemenperin mencatat, perlambatan kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menyebabkan pengurangan tenaga kerja yang cukup signifikan.

Penyetaraan tembakau dengan narkotika dinilai bakal mengebiri ekosistem pertembakauan nasional, sekaligus mematikan hajat hidup tenaga kerja yang terkait.

Di tengah badai gelombang PHK dan ancaman penerapan AI, kondisi lapangan kerja di Indonesia masih cukup kokoh.

Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi beberapa hari terakhir.

Kemnaker mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit dalam menghadapi dinamika yang tengah dihadapi perusahaan.

Heru Sutadi menilai, PHK di berbagai perusahaan teknologi menunjukkan masa sulit akan mulai memasuki bisnis digital tanah air.