Indeks Perppu Perlindungan Anak

Hukuman kebiri kimia sudah memicu kontroversi sejak diwacanakan pada 2015. Pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini resmi diberlakukan sejak 2016 silam.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise di sela acara Jelajah Three Ends, di Jailolo, Maluku Utara, Sabtu (15/10/2016) malam antusias menyambut pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut diharapkan mampu menekan angka kasus kekerasan anak.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta diputuskan untuk menunda pengesahan Perppu Perlindungan Anak. Alasannya, banyak catatan yang menjadi kekurangan fatal apabila Perppu itu tidak diperbaiki.

Dalam rapat kerja, Komisi VIII DPR menyepakati Perppu tentang Perlindungan Anak sebagai pembahasan rancangan undang-undang dalam sidang berikutnya. Akan tetapi, fraksi Gerindra dan PKS tidak memberikan pendapat terkait keputusan tersebut karena tidak ingin ada kesalahan prosedur

Puan Maharani mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji aturan pelaksanaan Perppu tentang Perlindungan Anak.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Haramain mengatakan, dari 10 fraksi, hanya dua fraksi yang belum menyetujui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa Perppu tersebut akan disetujui oleh DPR.

Lembaga Swadaya Masyarakat memperingatkan pemerintah bahwa Perppu Perlindungan Anak yang baru saja diterbitkan masih memiliki sejumlah kelemahan dari sisi hukum. ICJR mengimbau supaya pemerintah membenahi Perppu tersebut melalui serangkaian analisis dan kajian ilmiah sehingga dapat menjadi produk hukum yang berkualitas.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sangat mendukung langkah pemerintah atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Ia berharap sanksi hukum yang diatur dalam Perppu tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, partainya akan mengkaji hukuman-hukuman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Arist Merdeka Sirait mengibaratkan langkah Presiden Joko Widodo dalam mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagaikan sebuah hadiah besar untuk seluruh anak di Indonesia.