Indeks Perikanan

Pemerintah berencana untuk memadukan sektor migas dan perikanan untuk meningkatkan kinerja nelayan Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan masuknya investor asing di sektor perikanan dapat membantu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Investor asal Rusia tengah disiapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengembangkan kawasan perairan Natuna. Tak hanya itu, pemerintah bakal membangun antara lain rumah penahanan untuk mengatasi tindak penangkapan perikanan secara ilegal.

Susi Pudjiastuti kembali menuai sensasi. Kali ini bukan karena aksinya menenggelamkan kapal atau gayanya yang nyentrik. Namanya kembali menjadi perbincangan—kali ini di tingkat regional—setelah pihak Malaysia berencana meniru langkah Susi dalam menenggelamkan kapal-kapal pelaku illegal fishing.

Tak jarang menteri digugat lantaran kebijakan yang mencerminkan kinerjanya.

Potensi sektor maritim mencapai 1,33 trilliun per tahun atau tujuh kali APBN 2016 belum tergali secara maksimal dan saat ini sektor maritim lebih banyak mengandalkan hasil perikanan tangkap yang baru bisa menghasilkan tujuh juta ton pertahun. 

Pemerintah Indonesia membuka peluang kerjasama dengan asing untuk membangun di bidang perikanan Natuna. Dua negara yang diundang untuk kerjasama tersebut antara lain Cina dan Jepang. Diharapkan kerjasama ini dapat memperoleh hasil hingga satu juta ton per tahun.

Nilai ekspor produk perikanan Cina pada 2016 terhitung cukup stabil.

Sebagian besar produk perikanan Cina ternyata diekspor ke sesama negara Asia.

Presiden Joko Widodo meminta pengembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya terutama perikanan serta minyak dan gas.

Nelayan di perairan Laut Timor mengeluhkan turunnya angka tangkapan ikan yang mereka peroleh selama ini. Ada beberapa hal yang diklaim menjadi penyebab peristiwa ini, seperti faktor pencemaran lingkungan akibat meledaknya anjungan minyak Australia, serta pemasangan rumpon oleh kapal-kapal besar.

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memperbolehkan impor ikan dinilai akan berdampak pada pelemahan daya saing produk perikanan nasional. Bahkan, gempuran produk impor perikanan juga bakal membuat tidak terjaminnya kualitas produk perikanan di pasaran di dalam negeri.

Menteri Susi mengklaim kebijakan tiga pilar Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil meningkatkan produksi perikanan. Misalnya, berdasarkan data KKP, jumlah produksi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berbasis kapal lokal naik 99,14 persen dari tahun 2014 ke 2015.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menggenapkan jumlah auditornya dari 700 ke 1.000 orang untuk mencapai target penerbitan 10.980 Sertifikat CBIB. Auditor-auditor tersebut juga akan didatangkan dari sektor swasta dan perguruan tinggi.

KKP menyatakan ikan kerapu hidup hasil budi daya kembali bisa diekspor menyusul terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 tahun 2016 tentang Kapal Angkut Ikan Hidup.

Abraham Maulaka mengatakan pihaknya bersikeras meminta agar wilayahnya mendapatkan jatah 140 kapal.