tirto.id - "Silakan PTUN pemerintah, kalau dinilai kebijakannya salah."
Tantangan ini dilontarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum lama ini terhadap siapa saja yang tak senang dengan kebijakannya. Sejak menjabat menteri, Susi termasuk menteri yang kenyang protes hingga gugatan hukum, dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga gugatan perdata di pengadilan negeri.
Di luar negeri, menggugat seorang menteri dalam hal kebijakan merupakan hal biasa. Sepanjang tahun ini, beberapa kasus gugatan kebijakan terhadap pejabat setingkat menteri terjadi, di antaranya, di Sri Lanka, Cina, dan Meksiko.
Pada Juni lalu seorang pelajar menggugat kementerian pendidikan Cina yang dianggap teledor membiarkan buku pelajaran sekolah berisi “stigma” diskriminasi para kaum homoseksual karena dianggap menyimpang. Padahal, sejak 2001, pemerintah Cina menetapkan homoseksual dan sejenisnya bukan lagi tindakan yang menyimpang.
Persoalan gugatan yang dilayangkan ke pejabat negara, khususnya menteri, kerap dikaitkan kinerja langsung sang menteri. Benarkah banyak atau sedikitnya gugatan terhadap seorang pejabat segaris capaian kinerjanya?
Riuh Gugatan
Gugatan terhadap seorang menteri bisa memiliki pelbagai spektrum persoalan, dari gugatan terhadap kebijakannya hingga lembaga yang dipimpinnya. Dalam perkara yang masuk PTUN Jakarta selama Januari 2015-Agustus 2016, ada 475 kasus gugatan, 159 kasus atau 33,4 persennya ialah gugatan terhadap menteri.
Jenis gugatan yang dialamatkan kepada para menteri mencakup persoalan badan hukum, kehutanan, kepegawaian, lingkungan hidup, pajak, partai politik, Pilkada, perizinan, pertanahan, dan tender. Dari jumlah itu, yang terbanyak soal kepegawaian mencakup 46 kasus, badan hukum 32 kasus, Pilkada 24 kasus, perizinan 23 kasus, dan lain-lain.
Secara jumlah, menteri atau kementerian yang paling banyak digugat adalah Menteri Hukum dan HAM (37 kasus), Menteri Dalam Negeri (30 kasus), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agama (15 kasus), Menteri Keuangan (14 kasus), serta Menteri Kelautan dan Perikanan (5 kasus).
Yang menarik, meski Menteri Kelautan dan Perikanan relatif rendah dalam semua jenis gugatan perkara di PTUN, tapi tercatat paling banyak digugat soal masalah perizinan. Persoalan regulasi atau perizinan lebih berbobot secara kualitatif dan bisa mewakili arah kinerja seorang menteri atau kementerian.
Dalam gugatan soal perizinan, Menteri Susi Pudjiastuti tercatat mengalami gugatan di PTUN terbanyak bila dibanding menteri lain. Tercatat ada 5 kali yang dilayangkan oleh perusahaan perikanan, misalnya gugatan keberatan soal pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh Menteri Susi. Jumlah ini hampir 22 persen dari gugatan yang terkait perizinan di PTUN.
Selain Susi, menteri yang banyak digugat soal perizinan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (4 gugatan). Beberapa menteri seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dua kali kena gugatan di PTUN. Selebihnya, ada Menteri Perhubungan (2 gugatan) dan Menteri Riset dan Teknologi (2 gugatan). Beberapa jabatan lain seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Perindustrian, masing-masing menerima satu gugatan.
Berdasarkan penelusuran tim riset Tirto, gugatan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyangkut soal kebijakan atau perizinan tak hanya di PTUN. Menteri Susi juga pernah berperkara dalam kasus perdata di pengadilan negeri. Ia sudah mendapatkan 8 gugatan di PTUN maupun kasus lain terkait kebijakan sejak menduduki menteri Oktober 2016.
Menteri Susi digugat perdata dengan nilai material cukup besar dalam kasus pemberantasan pencurian ikan. Tahun lalu Susi mendapat serangan balik dari pemilik Kapal MV Hai Fa yang divonis Rp200 juta terkait kasus pencurian ikan di Pengadilan Ambon, Maluku.
"Bagaimana ini di negara yang berdaulat, kami malah dituntut karena menegakkan hukum?" kata Susi. dikutip dari Antara.
Susi digugat sebesar Rp1 triliun oleh pemilik MV Hai Fa, kapal penampung ikan terbesar yang pernah ditangkap di Indonesia.
Gugatan ini bisa jadi yang terbesar dialami oleh seorang pejabat setingkat menteri di Indonesia. Pada Desember 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan terhadap Susi yang dilayangkan oleh perusahaan Hai Yi Shipping Limited sejak April 2015.
Meski banyak digugat karena peraturan yang dibuatnya, Menteri Susi ternyata paling gemilang prestasinya. Akhir tahun lalu, tiga lembaga survei yaitu SETARA Institute, LKP Lembaga Klimatologi Politik (LKP), dan Lembaga survei Jakarta (LSJ), menempatkan Susi Pudjiastuti di posisi teratas sebagai menteri berkinerja terbaik.
Hasil survei bisa saja mencerminkan kondisi sebenarnya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah produksi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berbasis kapal lokal pada 2015 naik 99,14 persen dibanding 2014. Sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan sepanjang 2015 selalu di atas rata-rata pertumbuhan PDB kelompok Pertanian dan PDB Nasional.
Apakah kinerja yang baik identik dengan banyak gugatan? Bisa iya, bisa tidak. Yang pasti, kinerja yang baik dari seorang menteri harus dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.
