Pemerintah Buka Kerja Sama dengan Asing Bangun Natuna

Pemerintah Indonesia membuka peluang kerjasama dengan asing untuk membangun di bidang perikanan Natuna. Dua negara yang diundang untuk kerjasama tersebut antara lain Cina dan Jepang. Diharapkan kerjasama ini dapat memperoleh hasil hingga satu juta ton per tahun.

Sumber: Antara

Terbit 20 Jul 2016 12:20 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Seorang pekerja menata ikan hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Kuala Idi Rayeuk, Aceh Timur, Aceh, Senin (2/5). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menargetkan hasil produksi perikanan melonjak dua juta ton dari target 2015 sebesar 24,12 juta ton menjadi 26,04 juta ton pada 2016. Antara foto/Syifa Yulinnas.

tirto.id - Pemerintah Indonesia akan membuka peluang kerjasama dengan investasi asing untuk membangun usaha bersama (joint company) di bidang perikanan di Natuna, Kepulauan Riau, kelak hasil kerjasama ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi hasil perikanan di Natuna yang diperkirakan bisa mencapai satu juta ton per tahun.

Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan 'joint company' itu masuk akal dilakukan karena jika Indonesia sendiri yang membuat industrinya diperkirakan tidak akan memperoleh hasil hingga mencapai satu juta ton per tahun.

"Kita masih mempertimbangkan `joint company' untuk melakukan eksplorasi ikan di perairan Natuna dengan industri yang juga dibangun di wilayah Indonesia. Saya kira (rencana) itu masuk akal karena kalau Indonesia sendiri yang membuat (industrinya), tidak akan mampu menghasilkan sampai satu juta ton per tahun," kata Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, (19/7/2016)

Untuk mendukung pelaksanaan usaha bersama itu, Indonesia mengundang berbagai negara yang berminat, dua diantaranya ialah Cina dan Jepang. Asal dapat mendorong perkembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, maka industri bersama tersebut akan dilakasanakan.

Industri bersama perikanan tersebut juga akan didukung dengan keberadaan ribuan kapal nelayan berkapasitas 30 GWT dari pantai utara Jawa (pantura) yang telah diizinkan pemerintah untuk menangkap ikan di perairan Natuna.

Pemerintah, kata Luhut, juga akan mengatur periode penangkapan ikan di perairan Natuna supaya lebih berkelanjutan.

"Sekarang kita lebih teratur melakukan penangkapan ikan, dengan begitu pendapatan negara yang sekitar Rp100 triliun per tahun nanti bisa didapatkan dari Natuna," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya agar dibangun infrastruktur dan ruang pendingin (cold storage) di Natuna sebagai pusat lelang ikan regional seperti Tokyo Fish Market (Tsukiji Market) yang ada di Jepang.

Percepatan pengembangan sektor perikanan di Kepulauan Natuna perlu dilakukan karena selama ini kapasitas tangkap hanya 9 persen dari total potensi ikan tangkap di wilayah tersebut.