Indeks Peraturan Pemerintah

Pemerintah masih terus menggodok aturan turunan sebelum menerapkan cukai minuman berpemanis.

Pembentukan PP menjadi tindak lanjut pemerintah dalam upaya memberantas mafia tanah. Kini, tim tersebut sudah ada di Kejaksaan Agung, Kepolisian dan KSP.

Aturan turunan pengisan penjabat gubernur diperlukan agar prosesnya tidak diwarnai nuansa 'gelap'.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN Bank Rakyat Indonesia.

Pemerintah pusat dan daerah didesak segera menjalankan Peraturan Pemerintah mengenai pengenaan royalti lagu dan musik.

Apara hukum wajib mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas ketika menghadapi proses peradilan. 

Pasal 170 RUU Cipta Kerja --sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka-- menuai kritik karena dianggap menyalahi konstitusi dan berpotensi otoriter.

Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis Yang Kompeten Di Bidang Perdagangan Jasa.

PLN dapat suntikan dana modal dari pemerintah sebesar Rp6,5 triliun lewat PP Nomor 51 Tahun 2019.

Salah satu aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 30/2019 Pasal 56, terdapat penjelasan terkait pemberian sanksi, seperti bagi mereka yang tidak memenuhi target kinerja dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemberhentian.

Pemerintah memastikan bahwa gaji PNS 2019 akan naik 5 persen. Kenaikan itu berlaku sejak Januari 2019, tapi realisasinya menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah pada tiga bulan kemudian.

Besaran THR bagi pimpinan dan pegawai non-PNS di lembaga nonstruktural berada pada rentang nilai Rp3,4 sampai 24,9 juta.

KPK mengusulkan revisi PP Nomor 14 Tahun 2017 untuk mengubah ketentuan mengenai masa penugasan jaksa di komisi.

RUU Terorisme mengatur bahwa teknis pelibatan TNI dalam penindakan kejahatan teror akan diatur dalam peraturan turunan berupa PP dan Perpres.

Pemerintah RI kini mengalami "obesitas regulasi" karena jumlah peraturan menteri sudah mencapai puluhan ribu dan tak terkendali.

Setelah mengalami penundaan, Pemkot Yogyakarta pada awal Oktober ini secara resmi mulai menerapkan peraturan kawasan tanpa rokok. Berdasarkan aturan tersebut, terdapat delapan kawasan yang tidak diperbolehkan adanya kegiatan jual beli rokok, merokok, atau menerima sponsor rokok.

Pemerintah resmi merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dengan harapan dapat meningkatkan investasi dan eksplorasi sektor minyak dan gas bumi di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA), Yukki Nugrahawan Hanafi mendorong pemerintah melakukan evaluasi regulasi, yang kemudian dilanjutkan dengan harmonisasi regulasi dan deregulasi. Hal ini karena para pelaku usaha merasakan ada sejumlah regulasi yang justru turut memicu tingginya biaya logistik di negara ini.