Indeks People Power

Pendemo datang dari elemen yang menamakan diri Corak dan Aliansi Santri Bersatu mendukung Bawaslu dan KPU.

Jika tidak ada pemberitahuan maka aksi dianggap ilegal sehingga aparat berhak membubarkan, pun jika mengganggu ketertiban masyarakat.

Kuasa Hukum Eggi Sujana mengaku video yang dijadikan laporan untuk menjadikan Eggi tersangka banyak yang dipotong.

Massa yang jumlahnya diperkirakan sekitar 200 orang yang tiba di Kantor Bawaslu RI diminta membubarkan diri oleh kepolisian dengan alasan tak memiliki izin.

Aktivis dan akademisi tak sepakat jika Eggi Sudjana dijerat pasal makar. Sebab makar, kata mereka, mesti berbentuk "serangan langsung".

Megawati dan Ma'ruf Amin bertemu pada hari ini. Keduanya membahas situasi usai Pemilu 2019. 

TKN menyatakan, Eggi Sudjana layak menjadi tersangka karena memprovokasi masyarakat menyampaikan aspirasi di luar institusi resmi negara.

Caleg PDIP Dewi Ambarwati Tanjung mengklaim ditemui utusan Eggi Sudjana yang meminta dirinya mencabut laporan soal kasus dugaan makar.  

Menurut PAN pernyataan Eggi soal people power itu merupakan bentuk menyampaikan pendapat di muka umum, bukan makar.

Eggi Sudjana mengklaim demonstrasi di depan Gedung Bawaslu adalah bentuk people power. 

Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade berharap Eggi Sudjana bisa tabah dan tetap berjuang usai ditetapkan jadi tersangka dugaan makar.

BPN Prabowo-Sandiaga merespons penetapan tersangka Eggi Sudjana oleh polisi terkait pernyataan yang menyerukan people power.

Pemanggilan pertama Eggi sebagai tersangka direncanakan pada Senin (13/5/2019) pukul 10.00 WIB.

Prabowo mengaku bukan diktator, tapi di sisi lain dia berharap ada people power untuk menggagalkan pemilu yang menurutnya tak adil.

Anggota penugasan khusus TKN Jokowi-Ma'ruf, Inas Nasrullah Zubir menilai bila ada bentrokan fisik antara people fight dan people power, maka Amien Rais harus bertanggung jawab.

Sebanyak 11 ribu aparat gabungan bakal mengamankan unjuk rasa yang digalang Eggi Sudjana ke KPU dan Bawaslu, Kamis besok.

Inas Nasrullah Zubir bilang ada yang siap melawan people power Amien Rais. Dia menamakannya people fight.

Arya Sinulingga menyatakan ucapan yang menyerukan people power belum tentu masuk kategori melanggar hukum. 

YLBHI dan PSHK menilai pembentukan tim hukum nasional bermasalah secara hukum tata negara lantaran Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang jelas.

Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah ada aturan jelas penanganan massa yang berunjuk rasa.