Ironi Prabowo ke Pers Asing: Mau People Power Ogah Disebut Diktator

Oleh: Bayu Septianto - 9 Mei 2019
Dibaca Normal 1 menit
Prabowo mengaku bukan diktator, tapi di sisi lain dia berharap ada people power untuk menggagalkan pemilu yang menurutnya tak adil.
tirto.id - Senin (6/5/2019) lalu, calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengundang media-media asing ke kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepada mereka, bekas Danjen Kopassus ini bicara banyak hal, termasuk indikasi kecurangan pemilu.

Berdasarkan keterangan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, media internasional yang diundang antara lain Reuters, Asahi Shimbun, Bloomberg, AFP, Al Jazeera, NHK, Nikkei, AP, SMH, VOA, dan Anadolu. Sementara media nasional yang ada di lokasi tak diperbolehkan turut serta dalam konferensi pers.

Salah satu poin menarik dari pertemuan itu adalah soal people power. People power adalah istilah yang kerap disebut Amien Rais kala bicara soal kecurangan pemilu. Amien bilang people power akan menggagalkan pemilu jika muncul kecurangan yang sistematis, masif, dan terstruktur.

"Kita enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi, satu-satunya institusi yang berwenang mengadili sengketa hasil pemilu), enggak ada gunanya. Kita langsung people power," kata Amien dua minggu sebelum hari pencoblosan.

Prabowo sendiri tak pernah mengatakan akan mengerahkan pendukungnya untuk melakukan ini. Alasannya, karena dia bukan diktator.

"Apa pun yang dilakukan rakyat, itu adalah keputusan rakyat. Saya bukan diktator. Saya tidak akan menyuruh rakyat melakukan ini atau itu," katanya.


Meski begitu, dalam pertemuan itu dia yakin para pendukungnya tetap akan turun ke jalan meski tak diminta langsung.

"Saya tidak akan menyerukan rakyat untuk turun ke jalan, tapi saya yakin mereka akan melakukannya. Karena jika Anda melihat sejarah, rakyat Indonesia bukan kambing. Mereka tidak akan menerima begitu saja," tambahnya.

Pernyataan ini agak berbeda dengan apa yang Prabowo katakan pada hari pencoblosan, 17 April sore. Saat itu dia bilang agar pendukungnya tetap tenang dan sebaiknya mengawal kotak suara saja.

"Saya tegaskan untuk sama sekali tidak terprovokasi dan menghindari semua bentuk tindakan berlebihan, tindakan di luar hukum kekerasan apa pun," katanya.

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan mengatakan sebaiknya Prabowo membendung pendukungnya. Kalau mau memprotes, katanya, semua mesti sesuai dengan mekanisme yang ada, dengan peraturan yang ada.

Bila tidak, Erik khawatir tatanan demokrasi yang sudah ada akan rusak hanya karena suksesi lima tahunan ini.

"Kalau mereka mengarah ke tindakan seperti people power yang berusaha mendelegitimasi pemilu, ini bisa merusak demokrasi," kata Erik.


Dalam pemberitaan di The Strait Times dengan judul Indonesian presidential hopeful Prabowo Subianto calls for data irregularities to be corrected, Prabowo meminta agar kesalahan input data dari TPS diperbaiki. Dia juga bilang kecurangan yang pihaknya anggap sistemik itu terlihat dari pemberdayaan kepolisian secara terang-terangan dan institusi pemerintahan lain seperti badan intelijen.

Prabowo lantas bilang dia dan tim pesimis keadilan dapat ditegakkan, meski misalnya mereka bisa menggugat hasil pemilu di Mahkamah Konsitusi (MK).

Jangan Berkeluh Kesah ke Media Asing


Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Usman Kansong mengaku heran dengan langkah Prabowo yang menurutnya berkeluh kesah ke media-media asing.

"Katanya anti asing tapi ternyata lapor juga ke media-media asing dan perwakilan negara asing," kata Usman kepada reporter Tirto.

"Jangan cuma koar-koar kalau ada kecurangan. Bawaslu kan sedang menyelidiki laporan mereka, kan juga sudah diterima. Ya tunggu hasilnya atau laporkan lagi kalau ada temuan baru," tegasnya.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Bayu Septianto
(tirto.id - Politik)

Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino
DarkLight