Indeks Penundaan Pemilu 2024

Pendiri Drone Emprit sebut klaim Luhut soal 110 juta warganet dukung penundaan pemilu sebagai sesuatu yang mustahil.

Pakar mengapresiasi sikap PDIP yang ingin menunda amandemen UUD '45 di tengah munculnya wacana penundaan pemilu.

Menko Polhukam Mahfud MD membantah pemerintah sedang menguatkan narasi penundaan Pemilu 2024.

PDIP mengusulkan penundaan pembahasan amandemen UUD 1945 karena khawatir ada penumpang gelap.

Politikus PDIP Andreas Hugo menilai big data penundaan pemilu yang diklaim Luhut sama saja dengan investasi bodong yang ditawarkan crazy rich.

Klaim big data Luhut dan Muhaimin meragukan. Wacana penundaan Pemilu 2024 berpotensi membelah masyarakat.

Puan Maharani mengatakan PDI Perjuangan memiliki big data sendiri yang berbeda dengan kepunyaan Luhut.

Kunto menilai wacana reshuffle dan proyek IKN Nusantara hanya sebagai upaya mengawetkan isu penundaan pemilu.

Isu penundaan pemilu kembali mencuat saat ini karena dinyatakan oleh politikus setelah bertemu pengusaha. Lagi-lagi aspirasi mereka diutamakan.

Golkar dan Nasdem sepakat mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'aruf Amin hingga selesai masa jabatannya.

PKB menilai wacana penundaan pemilu mesti dibicarakan komprehensif sebagai mitigasi merespons terjadinya pandemi global atau bencana skala nasional.

Pertemuan tertutup Airlangga dan Surya Paloh dilakukan saat sedang berkembang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.

LSI Denny JA: Mayoritas Masyarakat Menolak Penundaan Pemilu.

Partai Buruh anggap perpanjangan masa jabatan presiden ilegal dan inkonstitusional lantaran pelaksanaan pemilu dua tahun mendatang telah ditetapkan.

Berbagai cara memperpanjang masa jabatan Jokowi terus saja muncul. Dari mulai membuat regulasi tiga periode sampai menunda pelaksanaan pemilu.

Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak ada ide sekalipun soal penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Faldo menilai sikap Jokowi sudah jelas soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Pengamat menduga ketidakjelasan sikap Jokowi dalam wacana penundaan pemilu untuk mengamankan proyek IKN.

Jusuf Kalla menilai penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak sesuai konstitusi.

PSI lebih mendukung partai-partai di DPR mengupayakan amandemen UUD 1945, sehingga bisa menjadi landasan hukum Jokowi maju lagi pada Pemilu 2024.