tirto.id - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengklaim Presiden Jokowi sudah jelas bersikap untuk tetap dua periode dan mendorong Pemilu Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal. Karena itu, ia ingin wacana ini disetop.
"Saya kira tidak perlu dikembang-kembangkan lagi. Presiden sudah jelas bersikap. Jangan sampai, ada yang bikin imajinasi, kaget sama imajinasinya, terus marah sama imajinasinya sendiri. Kan aneh," ujar Faldo dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).
Menurut Faldo, pernyataan Jokowi sudah jelas dan seharusnya bisa dipahami sebagai sebuah konstruksi kenegaraan. Ia mengimbau pernyataan kepala negara tak diotak-atik lagi.
"Jadi, ini harus dilihat dalam kerangka kenegaraan, jangan maunya presiden, pengennya gini dan gitu dari elit-elit," tandasnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga menegaskan bahwa pemerintah tidak ada niatan untuk menunda pemilu maupun memperpanjang periode kepemimpinan.
"Sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres, baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun. Tidak ada di pemerintah. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut," jelas Mahfud dalam keterangannya.
Mahfud menegaskan, Jokowi sudah dua kali meminta Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, tidak memboroskan anggaran, tidak lama masa kampanye, tidak lama jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan jabatan. Hal tersebut disampaikan Jokowi pada tanggal 14 dan 27 September 2021.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi kepada dirinya selaku Menkopolhukam dan Kepala BIN sambil berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR dalam penentuan pemilu pada 14 Semptember 2021.
Kemudian pada 17 dan 23 September 2021, pemerintah mengusulkan pemungutan suara tanggal 8 atau 15 Mei 2024. Usulan tersebut disetujui dalam rapat kabinet dan disampaikan dalam rapat bersama KPU dan DPR pada 27 September 2021.
"Kabinet dan presiden minta agar jadwal pemilu ditetapkan secara pasti pada 2024. Namun, ketika alternatif itu disampaikan dalam raker dengan DPR dan KPU pada 6 Oktober 2021, ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan meminta alternatif tanggal lain," tutur Mahfud.
"Oleh sebab itu, presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021 dan presiden setuju pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sesuai yang diusulkan KPU bersama DPR," tegas Mahfud.
Mahfud menambahkan, Jokowi menekankan kepada dirinya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar melaksanakan Pemilu Serentak 2024, termasuk Pemilu 2024.
"Jadi tidak perlu didesak-desak lagi ke masalah di luar itu yang menjadi urusan di luar pemerintahan," tegas Mahfud.
Sikap 'bersayap' Jokowi mengemuka setelah mantan Walikota Solo itu merespons isu perpanjangan masa jabatan presiden maupun isu penundaan pemilu. Hal tersebut mengacu pada perubahan penekanan gaya bicara Jokowi dalam merespon isu tersebut.
Pada saat berbincang santai dengan wartawan Istana, Maret 2019 lalu, Jokowi menggunakan pernyataan 'menampar muka saya' jika 3 periode. Pada Maret 2021, Jokowi menolak wacana tersebut dengan alasan menjaga amanat undang-undang.
Terbaru, pada Maret 2022, Jokowi justru menyilakan siapapun untuk mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan masa presiden. Ia menggunakan dalih demokrasi sebagai pembenaran pernyataan tersebut.
"Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata Jokowi dalam wawancara dengan Harian Kompas.
Dosen politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai Jokowi bersikap abu-abu karena wacana tersebut didengungkan elite partai yang dekat dengan pemerintah.
Sebagai catatan, pendengung isu penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kemudian diamini tokoh-tokoh partai yang dekat dengan pemerintah seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan partai lain.
"Jokowi mau tapi malu. Ketidakjelasan sikap Jokowi akan menumbuhkan perlawanan dan penolakan rakyat," ujar Ujang kepada Tirto, Senin (7/3/2022).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky
