Indeks pemprov dki jakarta

Pendataan warga pendatang akan dilakukan sebanyak tiga kali di sejumlah wilayah seperti pusat perdagangan dan kampus.

Kebijakan ganjil-genap untuk mengurai kemacetan selama Asian Games dinilai tidak efektif dan hanya menyusahkan warga dalam melakukan aktvitas sehari-hari.

Anies Baswedan membuka pintu DKI Jakarta bagi warga daerah yang hendak mengadu nasib di Jakarta.

Kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor serta pajak bumi dan bangunan akan diterapkan dalam rangka HUT DKI Jakarta.

Anies mengatakan bahwa pembentukan TGUPP Bidang Pengelolaan pesisir sudah direncanakan sejak lama.

Salah satu yang ditargetkan selesai adalah penataan jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

Anies meminta para pendatang mengikuti serangkaian imunisasi dan vaksin yang tujuannya untuk kesehatan mereka selama di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan didampingi istri dan Wakil Gubernur, Sandiaga Uno, menggelar Halal Bihalal dengan pegawai Pemprov. DKI di Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/6/2018)

Ketua DPRD DKI Jakarta menyampaikan, lemahnya serapan menunjukkan gagalnya Anies-Sandi mengonsolidasikan SKPD yang berada di bawahnya.

"Saya beralih ke fungsional, [tapi] saya di Disnakertrans. Sudah 60 tahun, sudah tua. Tapi belum pensiun. Kebetulan fungsional bisa sampai 65 [tahun]," ungkapnya.

HUT DKI Jakarta akan jatuh pada 25 Juni 2018.

Sandi menekankan, para calon pemimpin BUMD akan melalui proses seleksi yang ketat.

"Ya bebas semuanya. Tidak ada kekhususan untuk warga DKI Jakarta," ucap Sandi.

Para pendatang baru di DKI Jakarta akan dirazia, mulai dari tingkat RT, RW hingga Kelurahan.

Sandiaga berharap para ASN Pemprov DKI Jakarta bersikap disiplin untuk masuk kerja pada Kamis besok dengan kesadaran dan bukan karena takut hukuman.

Menurut Sandi, bau tak sedap Kali Item di dekat Wisma Atlet hilang karena kerja sama dari Pemprov dan lembaga terkait.

Alasan Sandiaga mengubah nama program itu agar dapat menjangkau wilayah bisnis digital.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa, pansel perombakan SKPD akan diketuai oleh Sekda Saefullah.

Takbir keliling diizinkan asal dikawal oleh Dinas Perhubungan dan dapat izin kepolisian.

Anggota Koalisi Nelayan, menyampaikan, pembentukan badan pelaksana reklamasi tersebut justru bertentangan dengan janji untuk menghentikan reklamasi.