tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada permasalahan kompleks dalam rencana kenaikan tarif sewa rumah susun di ibu kota.
Anies mengaku akan segera melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta untuk mengkaji rencana ini.
"Justru itu yang akan diperiksa lebih jauh, kondisi Dinas Perumahan seperti apa sehingga mengharuskan penyesuaian [kenaikan tarif sewa rusun]," kata Anies di Jakarta, pada Kamis (16/8/18).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda rencana menaikkan tarif sewa hunian di 19 rumah susun. Ketentuan soal kenaikan tarif tersebut semula tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. Namun, Pergub tersebut belakangan dicabut. Dokumen Pergub yang semula diunggah di laman jdih.jakarta.go.id, juga telah dihapus.
Namun, Anies tidak menjawab dengan jelas mengenai kabar bahwa rencana kenaikan tarif tersebut dipicu oleh besarnya tunggakan pembayaran yang semestinya dilunasi oleh para penghuni rusun.
"Iya, ada persoalan yang lebih kompleks daripada sekedar soal biaya yang harus mereka bayarkan, jadi kita harus melihat persoalannya lebih luas," kata Anies.
Dia berharap agar warga DKI Jakarta mendapat fasilitas perumahan yang baik dengan menempati rusun, tetapi dengan catatan, mereka harus menunaikan kewajibannya dengan baik.
"Karena bila tinggal di perumahan yang disediakan oleh pemerintah, itu artinya dibiayai dari uang pajak. Bila dibiayai dari uang pajak, dan komponen yang harusnya disumbangkan oleh penghuni tidak dibayarkan, artinya pembayar pajak di Jakarta yang harus menutup konsekuensi itu," kata Anies.
Dia juga mengimbau para warga yang tinggal di rusun menunjukkan sikap bertanggung jawab untuk merawat sekaligus mengelola fasilitas huniannya dengan baik, sekaligus membayar biaya sewa.
Anies berjanji akan membicarakan hal ini kepada dinas terkait untuk mencari solusinya. "Iya, nanti sedang kita cek ulang, InsyaAllah, Senin sudah ada kabarnya," kata dia.
Pada Rabu kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik rencana kenaikan tarif sewa 19 rumah susun (rusun) itu. "Kenaikkan tarif [rusun] sangat memberatkan. Sebetulnya harus dikaji dulu,” kata Prasetyo.
Prasetyo berpendapat kenaikan tarif sewa itu tidak bermasalah jika dibarengi dengan kelayakan kondisi hunian. Namun, kata dia, kondisi sejumlah rusun itu tidak layak untuk dikenakan tarif tinggi.
“Sekarang lihat rusunnya, saya lihat di media-media, masa rusun di daerah Penjaringan yang seperti itu dinaikkan tarifnya? Kan, juga tidak layak. Masalahnya di situ," ujar politikus PDIP itu.
Dia pun mengingatkan, di periode sebelumnya, Pemprov DKI merelokasi banyak warga yang bermukim di bantaran kali untuk menempati rusun. Sementara para warga itu kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu.
"Jika masyarakat enggak punya uang, dan tarif dinaikkan, akhirnya tinggal di bantaran kali lagi bagaimana? Coba, saran saya kaji yang baiklah," kata dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
