Indeks Pemilu 2019
PSI Tantang Politikus PAN Buktikan Soal Polisi Jadi Buzzer Jokowi
Sigit menantang Mustofa Nahrawardaya untuk membuktikan tuduhannya bahwa Polri membentuk buzzer untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Kata PKB Soal Partai Majemuk Lebih Dipilih Ketimbang Berbasis Umat
Lukman menegaskan, PKB akan tetap bisa bertahan karena didukung Nahdlatul Ulama dan peduli soal kebangsaan.
Isu Jokowi Hapus Pelajaran Agama, TKN Minta Polisi Cari Aktor Utama
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin berharap polisi bisa menangkap perempuan penyebar informasi yang menyebutkan Jokowi menghapus pelajaran agama di media sosial.
Kisruh WNA Masuk DPT: Perang Ego Kemendagri vs KPU yang Tak Selesai
Kisruh antara Kemendagri dan KPU lagi-lagi terjadi dalam kasus 103 WNA yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Populi Center Sarankan Capres-Cawapres Cari Suara Undecided Voters
Direktur Riset Populi Center Usep S. Ahyar menyarankan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi mencari suara dari undecided voters untuk menaikkan elektabilitas suara di Pemilu 2019.
Bawaslu Yogya Temukan 10 WNA Masuk DPT Pemilu 2019
Bawaslu Yogyakarta menemukan ada 10 WNA masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019, 8 di antaranya ditemukan di Bantul.
Menteri Agama Ajak Umat Hindu Wujudkan Pemilu Damai
Menurut Lukman umat Hindu telah menunjukkan kepekaan terhadap situasi dan kondisi bangsa yang mengalami banyak ujian politik. Kepekaan itu ditunjukkan dengan mengangkat tema sukseskan Pemilu 2019 dalam perayaan Hari Suci Nyepi.
Pemuda Papua: Tommy Soeharto Jangan Pakai Adat Demi Rebut Suara
Pemuda Adat Papua menolak kunjungan Tommy Soeharto ke Papua terutama terkait acara peresmian lembaga adat di Papua yang dibawa ke ranah politik terkait pencalonannya sebagai anggota DPR RI Dapil Papua.
Dukcapil Ungkap Alasan Hanya Beri 103 E-KTP WNA Masuk DPT ke KPU
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan empat alasan mengapa lembaganya tak menyerahkan seluruh data e-KTP WNA seperti yang diminta KPU. Salah satunya karena berkaitan dengan aspek kebutuhan.
WNA Asal Jepang Terbanyak Masuk Dalam DPT Pemilu 2019
Sebanyak 103 WNA terdaftar dalam DPT untuk Pemilu 2019 ini. WNA asal Jepang menjadi yang terbanyak jumlah warganya yang tercatat dalam DPT, yakni sebanyak 18 orang.
Polda Metro Jaya Tingkatkan Patroli Siber Jelang Pemilu 2019
Menjelang pemilu yang berlangsung 42 hari mendatang, pihak Polda Metro Jaya berencana meningkatkan antisipasi hoaks di bidang siber dengan cara yang preventif.
KPU Harap MK Segera Sidangkan Uji Materi Pencetakan Surat Suara
KPU berharap MK segera menggelar sidang uji materi terhadap pasal pencetakan surat suara dan pindah memilih pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
KASN Minta ASN Tolak Perintah Atasan Untuk Dukung Salah Satu Capres
Terdapat sejumlah sanksi bagi aparatur sipil negara yang melanggar pelarangan netralitas dalam pemilihan umum.
Kalah di 3 Survei, BPN Tetap Yakin Prabowo Bisa Salip Jokowi
Hasil survei LSI Denny JA menunjukan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 58,7 persen. Sementara Prabowo-Sandiaga mendapat 30,9 persen.
Saran Populi Center ke Jokowi dan Prabowo Agar Elektabilitas Naik
Populi Center menyarankan kepada kubu Jokowi dan Prabowo untuk mempertahankan para pemilih loyal mereka. Selain itu masih ada 15 persen suara dari undecided votersyang bisa diperebutkan.
TKN Klaim Political Will Jokowi Soal Perumahan Rakyat Sangat Kuat
TKN mengklaim pemerintahan Jokowi sudah melakukan terobosan untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia.
LSI Denny JA: Jika Paslon Raih Suara Mutlak Mayoritas, Dia Menang
Ardian Sopa mengatakan, jika salah satu paslon sudah mendapatkan suara mutlak mayoritas, itu artinya Pilpres 2019 sudah selesai dan sudah ditentukan pemenangnya.
Selamatkan Jutaan Suara, Denny Indrayana Dkk Gugat UU Pemilu di MK
INTEGRITY menggugat sejumlah pasal dalam UU Pemilu untuk mencegah hilangnya hak pilih jutaan warga di Pemilu 2019.
Cara Facebook Kawal Pemilu 2019 di Indonesia
Kebijakan iklan Facebook di negara-negara yang menggelar pesta demokrasi tahun ini sudah diperketat sejak Januari lalu.
Apersi Ingin KemenPUPR Dipisah dengan Kementerian Perumahan Rakyat
Apersi mendukung jika KemenPUPR dipisah dengan Kementerian Perumahan Rakyat karena hal ini dinilai menjadi solusi perizinan dan penganggaran.