Indeks Pemilu 2019

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin berharap polisi bisa menangkap perempuan penyebar informasi yang menyebutkan Jokowi menghapus pelajaran agama di media sosial.

KPU mencoret 101 WNA dari DPT Pemilu 2019. Dari 103 WNA yang masuk DPT seperti dilaporkan Kemendagri, 2 di antaranya merupakan data ganda. 

Akhir masa kampanye pada 13 April 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga berencana menggelar kampanye di Jakarta.

Bawaslu Yogyakarta menemukan ada 10 WNA masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019, 8 di antaranya ditemukan di Bantul.

Menurut Lukman umat Hindu telah menunjukkan kepekaan terhadap situasi dan kondisi bangsa yang mengalami banyak ujian politik. Kepekaan itu ditunjukkan dengan mengangkat tema sukseskan Pemilu 2019 dalam perayaan Hari Suci Nyepi.

Sigit menantang Mustofa Nahrawardaya untuk membuktikan tuduhannya bahwa Polri membentuk buzzer untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. 

Kisruh antara Kemendagri dan KPU lagi-lagi terjadi dalam kasus 103 WNA yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Direktur Riset Populi Center Usep S. Ahyar menyarankan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi mencari suara dari undecided voters untuk menaikkan elektabilitas suara di Pemilu 2019.

Pemuda Adat Papua menolak kunjungan Tommy Soeharto ke Papua terutama terkait acara peresmian lembaga adat di Papua yang dibawa ke ranah politik terkait pencalonannya sebagai anggota DPR RI Dapil Papua.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan empat alasan mengapa lembaganya tak menyerahkan seluruh data e-KTP WNA seperti yang diminta KPU. Salah satunya karena berkaitan dengan aspek kebutuhan.

Sebanyak 103 WNA terdaftar dalam DPT untuk Pemilu 2019 ini. WNA asal Jepang menjadi yang terbanyak jumlah warganya yang tercatat dalam DPT, yakni sebanyak 18 orang.

Menjelang pemilu yang berlangsung 42 hari mendatang, pihak Polda Metro Jaya berencana meningkatkan antisipasi hoaks di bidang siber dengan cara yang preventif.

KPU berharap MK segera menggelar sidang uji materi terhadap pasal pencetakan surat suara dan pindah memilih pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Terdapat sejumlah sanksi bagi aparatur sipil negara yang melanggar pelarangan netralitas dalam pemilihan umum.

Hasil survei LSI Denny JA menunjukan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 58,7 persen. Sementara Prabowo-Sandiaga mendapat 30,9 persen.

Populi Center menyarankan kepada kubu Jokowi dan Prabowo untuk mempertahankan para pemilih loyal mereka. Selain itu masih ada 15 persen suara dari undecided votersyang bisa diperebutkan.

TKN mengklaim pemerintahan Jokowi sudah melakukan terobosan untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia.

Apersi mendukung jika KemenPUPR dipisah dengan Kementerian Perumahan Rakyat karena hal ini dinilai menjadi solusi perizinan dan penganggaran.

Ardian Sopa mengatakan, jika salah satu paslon sudah mendapatkan suara mutlak mayoritas, itu artinya Pilpres 2019 sudah selesai dan sudah ditentukan pemenangnya.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto tak terlena dengan survei LSI Denny JA yang mengunggulkan paslon nomor urut 01.