tirto.id -
Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah berpandangan, permasalahan-permasalahan itu sebenarnya bisa diatasi bila pemerintah punya kementerian yang fokus menangani permasalahan perumahan. Ia menyarankan agar pemerintah memisahkan Kemeterian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang saat ini masih tergabung.
"Sangat perlu karena harus fokus mengurusi perumahan karena terkait dengan hak dasar manusia. Artinya, karakter dan roh dari perumahan dengan PU (pekerjaan umum) itu sangat berbeda," tutur dia kata dia, dalam Rembuk Nasional, Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019-2024 di Ballroom, Hotel Grand Said, Jendral Sudirman Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).
Ia mengakui, sebenarnya program-program pemerintah saat ini sudah cukup baik dalam mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat. Namun, lantaran organisasinya tergabung dalam satu kementerian, program yang ada dipandang tak berjalan optimal seperti seharusnya.
Salah satunya koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal penyelarasan perizinan. Padahal di sisi lain, menteri yang bersangkutan juga dituntut target besar pembangunan infrastruktur dari mulai jalan, jembatan hingga bendungan.
"Menurut saya sudah jalan, cuma perlu adanya fokus untuk kementerian yang khusus menangani perumahan. Karena kompleksitas perumahan ini terkait dengan perumahan yang lain dan tidak ada hubungan dengan PU," kata dia.
Bila tetap bertahan dengan struktur kementerian saat ini, ia khawatir, program yang bagus dalam hal penyediaan rumah tak akan pernah bisa berjalan optimal, siapapun presidennya.
"Sebenarnya kita butuh perbaikan, dan semakin ada penanganan khusus, jangan lagi perumahan dianaktirikan. Misalnya di PUPR ada masalah anggaran, maka perumahan juga akan terganggu, akan menjadi dampak juga," ujar dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Agung DH
