Indeks Pemilu 2019

Hary Tanoe dinilai sangat piawai dan punya kelebihan sangat luar biasa dalam soal ekonomi.

Gus Solah memberi contoh politisasi agama yang pernah dilakukan untuk kepentingan dan kebaikan bangsa.

Di internal Partai Gerindra dan para calon mitra koalisinya masih belum bulat soal kepastian apakah Prabowo jadi calon di Pilpres 2019.

Seknas Jokowi kembali mendeklarasikan Gerakan Nasional Presiden Jokowi, untuk memimpin Indonesia di Pilpres 2019 mendatang.

"Memilih pendamping Jokowi harus mempertimbangkan dukungan dan elektabilitasnya."

Tiga besar di atas TGB ditempati petahana Joko Widodo, Prabowo Subianto dan Gatot Nurmantyo di urutan ketiga.

NU dan Muhammadiyah menyerukan agar agenda pemilu di tahun politik, pada 2018 dan 2019, menjadi ajang demokrasi untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wapres Kalla memberikan arahan mengenai Pilkada dan Pemilu Legislatif kepada seluruh pengurus Golkar.

Bawaslu berwenang untuk menyediakan analisis hasil pengawasan media sosial dalam kampanye pemilihan umum

Simulasi Pemilu Siswa SD di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Jika koalisi terbentuk Rizieq menyatakan akan menghimpun seluruh kekuatan umat Islam sebagai bentuk dukungan.

Hashim Djojohadikusumo tidak membantah adanya upaya dari Presiden Joko Widodo untuk meminang Prabowo menjadi calon wakil presiden

Aher memiliki pengalaman yang cukup banyak dan rekam jejak yang baik sebagai pejabat di Jawa Barat.

Hubungan SBY dan Megawati merenggang semenjak jelang Pemilu 2004.

Keputusan mendeklarasikan Prabowo diambil berdasarkan keinginan seluruh kader Gerindra di tingkat pusat dan daerah. Kader di daerah, kata Muzani, bahkan sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres secara serentak beberapa waktu lalu.

Roy Suryo dan Rachland Nashidik dinilai hendak menghalangi munculnya nama capres dan cawapres di Demokrat selain AHY.

Capres dan cawapres bisa menerima maksimal Rp25 miliar sumbangan dana kampanye dari parpol.

KPU menyebutkan gambar tokoh yang bisa dipasang di materi kampanye hanya mereka dengan status pengurus parpol.

Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan siap menerima eks anggota HTI sebagai kader partai itu. Menanggapi wacana ini, KPU menyatakan semua warga negara berhak menjadi kader parpol.

Jika setelah kalkulasi ada kenaikan jumlah wakil rakyat, maka KPU akan melakukan pembelahan dapil.