Indeks Pemeriksaan Pajak
Menguji Klaim Anies Pajak Pengusaha Diperiksa karena Membantunya
Dwi Astuti sebut selama ini Ditjen Pajak tidak pernah melakukan pemeriksaan berdasarkan alasan subyektif, apalagi alasan politis.
Denda PKB Dibebaskan, Samsat Jakbar Terima Rp4,35 Miliar
Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Kota Administrasi Jakarta Barat mengatakan, sudah ada 4.918 kendaraan bermotor yang dibayarkan pajaknya hingga Senin, 31 Juli 2017.
Saldo Minimal 200 Juta Wajib Dilaporkan ke Ditjen Pajak
Wajib Pajak (WP) harus melaporkan saldo minimal 200 juta rupiah ke Ditjen Pajak.
Menkeu Teken Aturan Pelaksana Perppu Akses Informasi Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken peraturan turunan pertama terkait pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Proses Pembukaan Rahasia Nasabah Kini Butuh 14 Hari Saja
Untuk keperluan penyelidikan kasus hukum, terutama terkait pajak, proses pembukaan data nasabah perbankan kini hanya perlu 14 hari saja.
Sri Mulyani Nilai Redistribusi Pajak Mampu Atasi Kemiskinan
Penerimaan negara dari pajak dinilai mampu memutus rantai kesenjangan sosial dan kemiskinan. Karenanya, Sri Mulyani menjelaskan, perlu dilakukan upaya menaikkan rasio penerimaan pajak yakni melalui program amnesti pajak.
Sri Mulyani Incar Wajib Pajak Baru untuk Amnesti Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani terus menggencarkan program amnesti pajak dengan memasukkan sembilan profesi sebagai target "tax amnesty".
Komunikonten Rilis Petisi Desak Pemerintah Tarik Pajak Google
Komunikonten mengimbau pemerintah supaya berani menghadapi Google dan menarik pajak mereka.
Dituduh Mangkir Bayar Pajak, Google Berdalih
Ditjen Pajak menuding Google Indonesia mangkir dari kewajibannya sebagai objek pajak karena perusahaan itu menolak berstatus sebagai Badan Usaha Tetap. Google Indonesia berdalih dengan alasan sebagai kantor perwakilan di Indonesia dan mengaku telah membayar pajak yang berlaku.
Ditjen Pajak Kewalahan Periksa Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hingga saat ini masih membutuhkan banyak tenaga pemeriksa tambahan untuk dapat melakukan pemeriksaan yang memadai bagi Wajib Pajak (WP) potensial, kata seorang pejabat Kementrian Keuangan.