Indeks Pembahasan Ruu Pks

Presiden Jokowi seharusnya dapat mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual demi perlindungan dan keadilan korban.

Mahfud MD mengatakan RUU PKS menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Angota DPR menyebut salah satu penyebab penundaan RUU PKS karena bersinggungan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bisa didorong dengan panitia khusus lintas komisi.

RUU PKS akan menjadi salah satu fokus untuk didorong oleh Kementerian PPPA ke depannya.

Alasannya: masa kerja DPR periode sekarang sudah sangat mepet dan RKUHP juga ditunda, dalih Ketua Panja.

Poster-poster lucu yang beredar saat demo menuntut pengesahan RUU PKS, menolak UU KPK, dan RUU yang bermasalah seperti RUU Pemasyarakatan, RKUHP, dan RUU Pertanahan.

Pembahasan RUU PKS masih mandek di DPR lantaran sejumlah pasal dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Perempuan menjadi titik penting perubahan konsep keterwakilan di dalam demokrasi, sehingga dapat menjadi saluran aspirasi alternatif bagi isu kesetaraan gender.

Rapat pembahasan RUU PKS antara Panja DPR dan Panja Pemerintah kembali ditunda.

Pembahasan terkait definisi kekerasan dalam RUU PKS disebut sudah mendapatkan titik temu antara DPR RI, Kementerian PPA, Komnas Perempuan, dan lembaga lainnya.

Kasus kekerasan seksual disebut banyak menimpa para Lansia usia 50 hingga 75 tahun ke atas.

RUU PKS perlu dirampungkan segera untuk memberikan rasa aman pada masyarakat terutama kaum perempuan.

Pembahasan RUU PKS agar mendahulukan pembahasan RKUHP, karena terdapat aturan pidana yang berkaitan. 

Panja Pemerintah menyerahkan alternatif definisi RUU PKS kepada Komisi VIII DPR hari ini, salah satunya tentang alternatif dari Draf RUU milik DPR.

Anggota Fraksi PPP, Achmad Fauzan menolak pemidanaan terhadap suami yang memaksa istrinya berhubungan seksual diatur dalam RUU PKS. 

Komisi VIII DPR RI menegaskan, DPR dan pemerintah akan kembali membahas RUU PKS setelah selesai masa reses, yakni usai Agustus 2019.

Panja DPR dan Pemerintah berencana hanya membahas pasal-pasal yang krusial dalam RUU PKS, karena dikejar target pengesahan sebelum masa kerja periode ini habis.

Panja RUU PKS menyebut mash menunggu pembahasan Rancangan Kitan Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang nantinya menjadi rujukan RUU PKS.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PKS yang disusun DPR RI lebih baik dari buatan Kementerian PPPA. Sebab, DIM buatan Kementerian PPPA tidak memuat 6 elemen penting di RUU PKS.