Indeks Pembahasan Ruu Pks

Untuk itu, Moeldoko meminta kepada Tim Gugus Tugas RUU TPKS segera menyusun daftar inventaris masalah soal RUU TPKS dan mendiskusikannya kepada publik.

Sebanyak 60 persen menyatakan setuju agar Presiden Joko Widodo segera mengesahkan RUU TPKS, mayoritasnya di antaranya pendukung partai penguasa.

RUU TPKS menjadi penting, sebab korban kekerasan seksual terus bermunculan dan tak punya daya untuk bersuara, sebab ketiadaan payung hukum di Indonesia.

F-PDIP menegaskan ada mekanisme yang harus dilalui untuk membawa RUU TPKS ke rapat paripurna untuk diputuskan menjadi usul inisiatif DPR.

Ada 6 desakan penyempurnaan yang diajukan Komnas Perempuan, salah satunya terkait aturan perkosaan lantaran masih sempit dan parsial di dalam KUHP.

Willy mengklaim draf baru RUU PKS sudah dipelajari oleh tim ahli dengan melihat undang-undang lain seperti RUU KUHP dan UU Perkawinan dan KDRT.

Draf RUU PKS versi Baleg DPR menuai kritik sebab dinilai memangkas substansi dan pasal-pasal penting RUU PKS dipreteli.

Sejumlah hal penting dan mendasar justru dihapus dalam draf RUU PKS seperti definisi kekerasan seksual yang hanya tinggal 4 poin serta pemenuhan hak korban.

Saat ini, RUU PKS baru sampai pada tahap kedua proses pembentukan Undang-Undang, yakni tahap penyusunan. 

Panja RUU PKS akan mensinkronisasi rancangan aturan itu dengan UU Pornografi dan UU ITE.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia meminta agar RUU PKS mencakup semua bentuk kekerasan seksual dan zina, baik di dalam rumah tangga hingga ranah publik.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih tahap rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg DPR.

Partai Keadilan Sejahtera tak masalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk prolegnas prioritas 2021 DPR. Namun ada syaratnya.

Merespons kasus Rasmi yang diperkosa 10 pria, Anggota Komisi VIII DPR RI F-PDIP, Diah Pitaloka berharap RUU PKS masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Bamsoet punya cukup waktu untuk mendorong dikebutnya pengesahan RUU ini saat menjabat sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto pada Januari 2018.

Taufik Basari, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan partainya akan melakukan lobi-lobi politik ke partai lain agar tetap mendapat dukungan dalam mengusulkan RUU PKS.

Masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk membahas dan mengesahkan RUU PKS.

Ketua Baleg DPR RI menjamin pembahasan RUU PKS tetap akan dilakukan, tapi bukan pada Prolegnas Prioritas 2020.

Bahrul Fuad menyesalkan dalih Komisi VIII menarik RUU PKS karena pembahasan yang sulit.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa usulan Komisi VIII untuk mencabut RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 karena sulit dibahas adalah alasan yang rasional.