Indeks Pasal Karet Uu Ite

Dosen Unsyiah Siap Dieksekusi 3 Bulan, Pengacara: Kami Patuh Hukum
Hukum
Kamis, 2 Sept 2021

Dosen Unsyiah Siap Dieksekusi 3 Bulan, Pengacara: Kami Patuh Hukum

Kuasa hukum Saiful Mahdi mengantar kliennya untuk dieksekusi Kejari Banda Aceh, Kamis (2/9/2021) atas tuduhan pencemaran nama baik karena kritik kampus.
Faldo Jawab Tudingan Pemerintahan Jokowi Picu Demokrasi Mundur
Politik
Senin, 23 Agt 2021

Faldo Jawab Tudingan Pemerintahan Jokowi Picu Demokrasi Mundur

Presiden Jokowi dikritik membawa demokrasi Indonesia mundur. Pihak Setneg menampiknya.
Kapolri, Jaksa Agung & Menkominfo Teken SKB Pedoman UU ITE
Hukum
Kamis, 24 Jun 2021

Kapolri, Jaksa Agung & Menkominfo Teken SKB Pedoman UU ITE

Kadiv Humas Polri bilang SKB itu diterbitkan guna menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.
Temui Mahfud MD, Koalisi Sipil: Hapus Pasal Karet di Revisi UU ITE
Hukum
Rabu, 16 Jun 2021

Temui Mahfud MD, Koalisi Sipil: Hapus Pasal Karet di Revisi UU ITE

Koalisi Masyarakat Sipil bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas soal dicabutnya pasal karet di revisi UU ITE.
Mahfud MD: Mencabut UU ITE Sama Saja Bunuh Diri
Hukum
Jumat, 11 Jun 2021

Mahfud MD: Mencabut UU ITE Sama Saja Bunuh Diri

Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan mencabut UU ITE demi keamanan negara.
Isi Poin-poin Revisi 4 Pasal Karet UU ITE Usulan Pemerintah
Hukum
Jumat, 11 Jun 2021

Isi Poin-poin Revisi 4 Pasal Karet UU ITE Usulan Pemerintah

Pasal yang akan direvisi antara lain, pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 Undang-Undang ITE, berikut isi poin-poin revisi usulan pemerintah.
UU ITE Seharusnya Dirombak Ulang, Jangan Cuma Revisi Terbatas
Hukum
Rabu, 9 Jun 2021

UU ITE Seharusnya Dirombak Ulang, Jangan Cuma Revisi Terbatas

UU ITE tidak bisa lagi sekadar direvisi secara terbatas, tetapi harus dibongkar dan disusun ulang.
Selain Revisi Terbatas, Pemerintah Juga akan Susun Omnibus Law ITE
Hukum
Selasa, 8 Jun 2021

Selain Revisi Terbatas, Pemerintah Juga akan Susun Omnibus Law ITE

Pemerintah akan menyusun Omnibus Law di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Pemerintah akan Revisi Terbatas terhadap 4 Pasal Karet UU ITE
Hukum
Selasa, 8 Jun 2021

Pemerintah akan Revisi Terbatas terhadap 4 Pasal Karet UU ITE

Pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 UU ITE akan direvisi terbatas untuk menghilangkan multitafsir.
Motif WHD Ajak Warga Tetap Mudik: Kesal dengan Kebijakan Pemerintah
Hukum
Selasa, 11 Mei 2021

Motif WHD Ajak Warga Tetap Mudik: Kesal dengan Kebijakan Pemerintah

Video provokatif yang didasari oleh kebencian terhadap pemerintah itu viral di media massa.
Nihil Indikator, LBH Pers: Pasal 26 UU ITE Potensi Tumpang Tindih
Hukum
Kamis, 29 Apr 2021

Nihil Indikator, LBH Pers: Pasal 26 UU ITE Potensi Tumpang Tindih

LBH Pers menilai Pasal 26 ayat (3) UU ITE berpotensi bertabrakan dengan UU Pers dan UU KIP serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain.
Wamenkumham Akui Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Meresahkan
Hukum
Kamis, 18 Mar 2021

Wamenkumham Akui Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Meresahkan

Wamenkumham sebut Pasal 27, 28, dan 29 dalam UU ITE sangat multitafsir karena tidak memenuhi syarat utama dalam asas legalitas.
Pasal Karet UU ITE Menjerat Ibu di Aceh yang Kritik Kepala Desa
Hukum
Minggu, 7 Mar 2021

Pasal Karet UU ITE Menjerat Ibu di Aceh yang Kritik Kepala Desa

Seorang ibu di Aceh terjerat UU ITE dan dipenjara. Ini, sekali lagi, membuktikan betapa karetnya peraturan itu.
Wamenkumham Eddy Hiariej Akui UU ITE Multitafsir
Hukum
Kamis, 4 Mar 2021

Wamenkumham Eddy Hiariej Akui UU ITE Multitafsir

Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE multitafsir dan layak ditinjau ulang.
PPP Nilai Wacana Pemerintah Revisi UU ITE Lewat Perppu Tak Ideal
Politik
Rabu, 24 Feb 2021

PPP Nilai Wacana Pemerintah Revisi UU ITE Lewat Perppu Tak Ideal

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PPP Arsul Sani menilai langkah Presiden mengeluarkan Perppu tentang UU ITE bukan pilihan ideal.
Polisi Berencana Mediasi Pelaporan Novel Baswedan
Hukum
Selasa, 23 Feb 2021

Polisi Berencana Mediasi Pelaporan Novel Baswedan

Polisi mulai menerapkan instruksi Kapolri Listyo Sigit soal penanganan kasus pidana siber, salah satunya pelaporan Novel Baswedan.
Menko Polhukam Mahfud MD Bentuk Tim Kajian UU ITE
Hukum
Senin, 22 Feb 2021

Menko Polhukam Mahfud MD Bentuk Tim Kajian UU ITE

Tim pelaksana akan dipimpin oleh Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.
Bagaimana Para Pelapor Memandang Rencana Revisi UU ITE?
Hukum
Senin, 22 Feb 2021

Bagaimana Para Pelapor Memandang Rencana Revisi UU ITE?

Muannas yang kerap melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE menilai UU ini sudah cukup bagus, di lain pihak Novel Bamukmin menganggap UU ini tumpul.
Pemerintah Bentuk Dua Tim Bahas Revisi UU ITE & Pasal Karet
Hukum
Sabtu, 20 Feb 2021

Pemerintah Bentuk Dua Tim Bahas Revisi UU ITE & Pasal Karet

Pemerintah membentuk dua tim untuk memetakan permasalahan dalam rencana revisi UU ITE termasuk soal pasal karet. 
Kapolri Perintahkan Jajarannya Buat Pedoman Penanganan Perkara ITE
Hukum
Kamis, 18 Feb 2021

Kapolri Perintahkan Jajarannya Buat Pedoman Penanganan Perkara ITE

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan polda dan polres membuat panduan tentang penyelesaian kasus-kasus UU ITE.