Indeks Pasal Karet Uu Ite

DPR didesak segara memproses supres Presiden Jokowi soal amnesti untuk Saiful Mahdi, terpidana kasus UU ITE.

Kuasa hukum Saiful Mahdi mengantar kliennya untuk dieksekusi Kejari Banda Aceh, Kamis (2/9/2021) atas tuduhan pencemaran nama baik karena kritik kampus.

Presiden Jokowi dikritik membawa demokrasi Indonesia mundur. Pihak Setneg menampiknya.

Kadiv Humas Polri bilang SKB itu diterbitkan guna menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Koalisi Masyarakat Sipil bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas soal dicabutnya pasal karet di revisi UU ITE.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan mencabut UU ITE demi keamanan negara.

Pasal yang akan direvisi antara lain, pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 Undang-Undang ITE, berikut isi poin-poin revisi usulan pemerintah.

UU ITE tidak bisa lagi sekadar direvisi secara terbatas, tetapi harus dibongkar dan disusun ulang.

Pemerintah akan menyusun Omnibus Law di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 UU ITE akan direvisi terbatas untuk menghilangkan multitafsir.

Video provokatif yang didasari oleh kebencian terhadap pemerintah itu viral di media massa.

LBH Pers menilai Pasal 26 ayat (3) UU ITE berpotensi bertabrakan dengan UU Pers dan UU KIP serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain.

Wamenkumham sebut Pasal 27, 28, dan 29 dalam UU ITE sangat multitafsir karena tidak memenuhi syarat utama dalam asas legalitas.

Seorang ibu di Aceh terjerat UU ITE dan dipenjara. Ini, sekali lagi, membuktikan betapa karetnya peraturan itu.

Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE multitafsir dan layak ditinjau ulang.

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PPP Arsul Sani menilai langkah Presiden mengeluarkan Perppu tentang UU ITE bukan pilihan ideal.

Polisi mulai menerapkan instruksi Kapolri Listyo Sigit soal penanganan kasus pidana siber, salah satunya pelaporan Novel Baswedan.

Tim pelaksana akan dipimpin oleh Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam.

Muannas yang kerap melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE menilai UU ini sudah cukup bagus, di lain pihak Novel Bamukmin menganggap UU ini tumpul.

Pemerintah membentuk dua tim untuk memetakan permasalahan dalam rencana revisi UU ITE termasuk soal pasal karet.