Indeks Pancasila

Djarot mengatakan tumbuhnya jiwa nasionalisme perlu dilakukan dengan didasari perubahan mendasar pada ucapan, perilaku, dan sikap mental.

Organisasi kemasyarakatan yang ingin keluar dan mengganggu ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebinekaan bangsa akan ditindak tegas, “digebuk”, dan “ditendang”.

Organisasi yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 harus ditindak tegas.

Presiden menegaskan, meskipun kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul dijamin oleh konstitusi, tetapi kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum dan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun Indonesia adalah negara demokratis, menurut Maruf, masyarakat tetap harus sopan dan sesuai dengan koridor hukum serta dengan cara yang akhlakul karimah dalam menyampaikan aspirasinya.

Selain membangun silaturahmi dengan kalangan Islam, kunjungan Jokowi ke kantong-kantong NU bisa dibaca sebagai upaya untuk mengkampanyekan urgensi Islam yang ramah dan membendung sikap radikal yang belakangan menguat.

Pada dekade 1980an, publik Indonesia diramaikan wacana pemerintah Pancasila sebagai asas tunggal. Organisasi dan partai politik pun mau tidak mau harus menerima UU Nomor 3/1985. Atau bubar.

Atas nama MUI, Zainal mengajak para tokoh agama dari berbagai agama untuk bersama-sama menjaga Pancasila sebagai ideologi negara.

Tanggung jawab untuk mempertahankan ideologi Pancasila menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

Sekalipun bertentangan dengan ideologi negara, Hizbut Tahrir Indonesia masih menggunakan cara-cara legal dalam berkampanye, misalnya aksi demonstrasi dan dakwah yang bersifat persuasif.

"Negara Pancasila adalah final (harga mati). Kalau negara Pancasila itu diubah, diganti, negara ini akan pecah," tegas Tito Karnavian.

Rizieq Shihab dicecar dengan 34 pertanyaan selama 8 jam oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, terkait kasus dugaan penodaan Pancasila.

Menurut Hidayat, tidak akan ada aksi massa besar-besaran ataupun berita 'hoax' di media sosial, jika tidak ada indikasi yang menunjukkan tendensi pemunculan gejolak di tengah masyarakat.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan penetapan status tersangka terhadap Rizieq Shihab ditentukan setelah Polda Jabar melakukan gelar perkara. Polisi menyimpulkan kasus Rizieq sudah memenuhi unsur pidana untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

Kasus hukum yang menyeret nama Rizieq bukan hanya dugaan penodaan Pancasila yang ditangani Polda Jawa Barat. Ada beberapa kasus lain lain yang melibatkan Rizieq sebagai terlapor dan saksi.

Kuasa hukum Rizieq Shihab, Kiagus Muhammad Choiri, akan mengambil langkah pra-peradilan atas kliennya yang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden RI Pertama, Soekarno, oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membenarkan munculnya sel-sel radikalisme di lingkungan birokrasi pemerintahan yakni Kementerian Keuangan, bahkan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj fenomena ini bisa ditangkal dengan menerapkan kembali P4 (Program Pengabdian dan Pengamalan Pancasila).

Polisi tetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden RI Pertama, Sukarno. Laporan dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri.

Rizieq Shihab yang tengah menghadapi beberapa kasus hukum, Senin pekan depan akan diperiksa oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dalam gelar perkara kedua dalam penyidikan kasus dugaan penghinaan lambang negara Pancasila.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pemerintah sedang mempersiapkan rencana revisi UU Ormas agar bisa membubarkan organisasi masyarakat yang melawan ideologi negara