Indeks Pancasila

Sejumlah ormas yang kontra dengan Pancasila harus siap berhadapan dengan TNI. Panglima TNI sudah memerintahkan Pangdam di seluruh Indonesia untuk membantu kepolisian mengatasi ormas tersebut.

Komandan Daerah Militer (Dandim) 06/03 Lebak, Letkol Czi Ubaidillah dicopot dari jabatannya karena melanggar prosedur Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) Kodim Lebak, Banten yang melatih anggota Front Pembela Islam (FPI) Banten. Ia tak mematuhi dua hal pokok SOP yakni mekanisme pelaporan pada Pangdam III Siliwangi sebelum menggelar pelatihan tersebut dan prioritas pelatihan untuk organisasi massa (ormas) maupun LSM pro kemajemukan yang masih dipertanyakan.

Terkait kasus penghinaan Pancasila oleh anggota militer Australia, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne telah meminta maaf kepada pemerintah Indonesia dan menindak tegas pelaku kasus penghinaan Pancasila oleh anggota militer Australia.

Pemerintah Indonesia menyatakan pemutusan kerja sama pertahanan RI-Australia bukan penghentian secara menyeluruh namun hanya program kerja sama pelatihan bahasa. 

Presiden Joko Widodo menepis keretakan hubungan Indonesia dengan Australia masih baik di tengah kabar adanya prajurit Negeri Kanguru yang menghina dasar negara Pancasila.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan jika tim empat pilar akan dibentuk sebagai formula khusus agar kebebasan itu tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Uskup Agung Jakarta, MGR Ignatius Suharyo mengajak agar umat semakin mengamalkan Pancasila, terutama sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”

Presiden Jokowi menyindir sikap sebagian masyarakat Indonesia yang masih kekanak-kanakan dalam menanggapi isu kebencian dan hasutan.

Kirab Nusantara Bersatu yang diikuti ribuan anggota TNI, Polri, kelompok lintas agama, dan sejumlah elemen masyarakat Yogyakarta tersebut sebagai upaya meneguhkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang berdasar pada kebinekaan, Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah berencana merevisi Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013 untuk mengantisipasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan meresahkan masyarakat.

Polisi akan menindaklanjuti laporan Sukmawati Soekarnoputri pada Kamis (27/10/2016) lalu yang melaporkan ke Basreskrim Polri bahwa Habib Rizieq Shihab, Ketua Front Pembela Islam (FPI) diduga telah melecehkan dasar negara Pancasila saat berceramah di Jawa Barat pada 2014 silam.

Sukmawati melaporkan Habib Rizieq karena dinilai telah melecehkan Pancasila, serta ayah kandungnya yang ikut merumuskan Pancasila.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yanuar Prihatin, mengusulkan pembentukan Undang Undang Pengamalan Pancasila guna menguatkan pertahanan bangsa.

Sultan Hamid II adalalah lawan politik Soekarno. Ia juga dikenal sosok antagonis dalam sejarah Indonesia. Namun, Hamid juga yang merancang lambang negara Garuda Pancasila. Sayangnya, ia tak kunjung dijadikan pahlawan nasional karena dianggap federalis.

Menteri Ryamizard mengatakan, bela negara dapat berfungsi sebagai penangkal paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila, untuk itu pemerintah ingin menggalakkan pendidikan bela negara yang dimulai sejak dini.

Rachmawati Soekarnoputri selaku Ketua Pendiri Yayasan Universitas Bung Karno mengatakan penetapan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni belum sempurna jika TAP MPRS No.33 Tahun 1967 belum dicabut

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menginginkan Nahdlatul Ulama tetap menjaga nasionalismenya. Ia juga meminta NU untuk mengembalikan semangat nasionalis jika organisasi keagamaan tersebut sudah berjalan di luar koridornya.

Masyarakat Indonesia merayakan Hari Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Pemerintah akhirnya menetapkan 1 Juni menjadi hari libur nasional dan akan berlaku mulai 2017.

Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI mengatakan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi sangat relevan untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat karena saat ini Indonesia mengalami berbagai macam situasi darurat dalam berbagai hal.

Berikut ini adalah kronologi sejarah hukum perancangan lambang negara NKRI.