tirto.id - Presiden dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional, di Jakarta, Rabu (17/5/2017) mengatakan telah meminta Kapolri untuk bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku jika ada pihak-pihak yang memecah belah masyarakat, mengancam negara dengan paham yang bertentangan dengan hukum, dasar negara, termasuk gerakan PKI.
"Saya katakan kepada Kapolri jangan terpengaruh pakai hitung-hitungan yang lain. Kalau ada bukti silahkan ditindak. Kalau gebuk, ya gebuk saja! Jangan sampai ragu-ragu. Organisasi yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 45 dan hukum harus ditindak," kata Presiden di Istana Merdeka, menegaskan.
Hal tersebut disampaikan Presiden kepada 30 pimpinan redaksi media massa, baik cetak, online (daring), radio dan televisi yang diundang ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Presiden mengingatkan bahwa dia dipilih oleh rakyat, dan dilantik sebagai presiden harus berpegangan dan menjaga konstitusi.
Presiden tidak secara khusus mengatakan organisasi mana yang ia maksud, tetapi mengatakan hal ini termasuk PKI.
"Kalau PKI muncul gebuk saja," ucap Jokowi, menegaskan.
Presiden juga mengatakan bahwa ia menghargai hak mengeluarkan pendapat dan berdemokrasi, tapi Indonesia juga negara yang berdasar hukum yang harus ditaati dan ditegakkan.
Saat ditanya mengapa ia menggunakan istilah gebuk dan bukan yang lain seperti jewer, Presiden mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan ketegasan.
"Istilah yang paling cocok itu gebuk [pukul], kalau saya pakai istilah jewer nanti dianggap tidak tegas," ujar Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan kekecewaan tentang pemberitaan yang tidak mengangkat penyerapan tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Saya cek ke bawah, berapa orang yang terangkut dalam proyek ini, siapa mereka, dari mana mereka, dan itu tidak kecil, ada ribuan, ada ratusan. Angka-angka seperti itu yang tidak pernah diangkat, tidak pernah kita tulis," tutur Presiden.
Saat ini, menurut Presiden, pemerintah sedang fokus membangun infrastruktur, terutama pembangunan di luar Pulau Jawa.
"Terutama pembangunan pelabuhan baik pelabuhan lama atau ekspansi, juga pembangunan airport baru maupun perluasan, juga jalan baik trans Papua, tol di Sumatera serta beberapa lokasi menambah pembangkit listrik," kata Presiden di depan para pimpinan redaksi.
Presiden mengaku setiap melakukan kunjungan kerja ke daerah selalu mendapat laporan tentang kurangnya pasokan listrik, sehingga fokus pemerintah tetap pada pembangunan infrastruktur.
Ia meminta kepada para pemimpin redaksi yang hadir untuk tidak membelokkan pemberitaan tentang pembangunan infrastruktur tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak saja.
"Pertanyaannya adalah infrastruktur itu untuk siapa, jangan dibelokkan kemana-mana. Infrastruktur ini pertama menciptakan lapangan kerja," ucap Presiden.
Pada pertemuan tersebut Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara untuk menerima para pimpinan redaksi di ruang oval Istana Merdeka pada pukul 14.00 WIB.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
