Indeks Organisasi Masyarakat
Cara Negara Mengatur Ormas
Cara negara mengatur ormas selama ini cenderung otoriter. Regulasinya belum akan direvisi dalam waktu dekat meski dianggap bermasalah.
KSP Klaim Aturan Pendaftaran dan Pendanaan NGO Sesuai Konstitusi
Bivitri Susanti menilai pembatasan pendaftaran dan pendanaan NGO oleh pemerintah sebagai ancaman kebebasan berpendapat.
MenPAN-RB Sebut ASN Terlibat FPI, PKI dan HTI akan Dipecat
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam organisasi terlarang yakni FPI, HTI, PKI, JI, JAD dan Gafatar.
Cara dan Syarat Mendirikan Ormas yang Berbadan Hukum
Cara registrasi perkumpulan agar dapat terdaftar menjadi organisasi masyarakat berbadan hukum.
Pengangkatan Caretaker DPD KNPI DKI Jakarta
DPP KNPI Menunjuk Rachmat Ariyanto sebagai Ketua Caretaker DPD KNPI DKI menggantikan Ichwanul Muslimin Dault yang telah habis masa kepengurusannya sejak 2018 kemarin.
Mereka yang Menolak dan Memberi Catatan soal Perpanjangan Izin FPI
Perpanjangan izin FPI dipersoalkan sejumlah pihak. Ada yang berpendapat FPI semestinya dibubarkan saja.
Ormas Mau Kuasai Parkir Bekasi, Pengusaha Minta Tak Diberatkan
Corporate Communication GM Alfamart berharap kerjasama retribusi parkir dengan ormas di Bekasi tak memberatkan.
Respons Imparsial Soal Prabowo Sebut Tugas Tentara "Tak Mulia"
Konteks pekerjaan tentara 'membunuh orang' terkait dengan tugas tentara mematikan lawan, meski demikian tetap mengacu pada hukum internasonal.
TII: Waspadai Lonjakan Penyaluran Dana Bansos Menjelang Pemilu 2019
Pencairan dana bansos Januari 2019 sebesar 15,59 persen atau Rp15,1 triliun dari total dana bansos tahun ini Rp97,06 triliun. Menurut TII, hal ini dapat disamakan sebagai money politics.
Sikap Yasonna yang Tidak Netral ke Kelompok Pendukung Prabowo
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berlaku tak adil karena menuding Ormas TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN melanggar aturan namun membiarkan Ormas Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).
Mendagri Imbau Kepala Daerah Awasi Ormas di Indonesia
Menurut Tjahjo, pengawasan ormas tidak akan maksimal apabila hanya dilimpahkan pada polisi dan BNPT saja.
Ketimbang Perppu, Gerindra dan PKS Usulkan Amandemen UU Ormas
Fraksi Gerindra dan PKS di DPR RI mengusulkan amandemen Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) daripada menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas).
Wapres Sebut Perppu Ormas Berlaku Setelah Diumumkan ke DPR
Perppu Ormas berlaku begitu diumumkan kepada DPR sampai dengan DPR menetapkan yang lain.
Wapres JK Minta Polri Tindak Tegas Pelaku Aksi Persekusi
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menindak tegas para pelaku persekusi.
Sweeping adalah Tugas Penegak Hukum, Bukan Ormas
Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Polri Tegaskan Ormas Dilarang Ikut Sweeping
Sweeping (penyisiran) adalah tugas aparat penegak hukum, ormas cukup membantu dengan memberikan informasi kepada polisi.
Tak Hanya Gebuk, Jokowi Akan Tendang Ormas Anti-Pancasila
Organisasi kemasyarakatan yang ingin keluar dan mengganggu ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebinekaan bangsa akan ditindak tegas, “digebuk”, dan “ditendang”.
Presiden Perintahkan Kapolri Gebuk Organisasi Anti-Pancasila
Organisasi yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 harus ditindak tegas.
Kepala BIN Sebut Pembubaran HTI Sudah Benar Secara Hukum
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan berpendapat tindakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional.
Menag Nilai Pembubaran HTI Bukan Berarti Anti-Dakwah Islam
Menag menilai pembubaran HTI bukan pemerintah menghalangi kegiatan dakwah Islam.