Indeks organisasi masyarakat

Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sweeping (penyisiran) adalah tugas aparat penegak hukum, ormas cukup membantu dengan memberikan informasi kepada polisi.

Organisasi kemasyarakatan yang ingin keluar dan mengganggu ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebinekaan bangsa akan ditindak tegas, “digebuk”, dan “ditendang”.

Organisasi yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 harus ditindak tegas.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan berpendapat tindakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional.

Menag menilai pembubaran HTI bukan pemerintah menghalangi kegiatan dakwah Islam.

Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyesalkan keputusan pemerintah akan membubarkan organisasi HTI yang legal dan tidak pernah melanggar hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan mengambil upaya hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menkopolhukam menjelaskan bahwa keputusan pembubaran itu dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI.

Pemerintah akan membubarkan ormas HTI sebagai langkah untuk mengarahkan mereka dalam koridor yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Ormas.

Selain meminta aparat kepolisian tidak mengizinkan aktivitas HTI, sejumlah ormas Islam juga mendesak agar pemerintah membubarkan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Masyarakat memiliki peran untuk menjaga dan mengawasi ormas yang ada di lingkungannya karena mereka yang lebih tahu tentang lingkungannya termasuk tetangga dekatnya.

Kondisi Antapani Bandung mulai kondusif setelah polisi sigap meredam bentrok dua ormas pada Kamis malam. Kedua ormas diduga berebut lahan parkir.

Pemerintah diminta mengawasi kegiatan organisasi kemasyarakatan warga asing di Indonesia.

Tidak boleh ada kelompok masyarakat sipil (organisasi masyarakat) yang membatasi, merintangi, demonstrasi, atau melakukan kegaduhan terhadap kegiatan ibadah keagamaan yang sudah legal, karena melanggar KUHP pasal 175 dan 176. Jika tetap melanggar, Ormas akan dilarang berkegiatan

Ormas Laskar Bali ingin menghapus citra buruk mereka melalui kegiatan-kegiatan yang menjamin kenyamanan di Bali.

Djarot Saiful Hidayat selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta menegaskan jika wewenang untuk melakukan sweeping lokasi-lokasi hiburan malam dan tempat makan adalah institusi pemerintah, sehingga organisasi masyarakat diimbau untuk tidak ikut campur dan turut menggelar tindakan serupa.

Organisasi masyarakat (ormas) yang menamakan dirinya Front Pancasila melakukan aksi penolakan terhadap acara Simposium Nasional bertajuk “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang diselenggarakan oleh Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukan)