Indeks Pajak Hiburan Naik 40

"Kembali [ke tarif pajak] yang lama. Kasihan nanti bisa tutup semua lapangan kerja kepada 20 juta orang itu, ya kan ndak benar itu,” kata Luhut.

Hotman dan Inul juga meminta kepala daerah menggunakan wewenangnya untuk mengintervensi dan menunda kenaikan pajak hiburan.

Kenaikan pajak hiburan berpotensi menyebabkan usaha bisnis malam di Bali tutup.

"Sudah mendengar keluhan semua. [Pemprov DKI] pasti memberikan solusi yang terbaik, ini sedang digodok oleh badan pajak (Bapenda DKI)," urai Heru.

Kemenkeu menuturkan selain pajak hiburan tertentu, tidak ada kenaikan pajak hiburan di bidang lain. Seperti tarif pajak hiburan bioskop turun jadi 10%.

"Tolong dengarkan rakyat, karena keringat, darah, dan air mata kami adalah menjadi setiap butir beras yang ada di atas piring kalian," tegasnya.

Kepala daerah dapat memberikan insentif pajak hiburan yang tidak mengacu pada ketentuan pajak minimal 40 persen dan maksimal 75 persen.

Beberapa penyelenggara jasa hiburan di Pulau Bali memperoleh panggilan dari pemerintah daerah setempat untuk dimintai audit keuangan dari BPK.

Inul, dan Hotman Paris, mengakui kenaikan pajak hiburan memberatkan para pengusaha serta bakal menimbulkan banyaknya usaha gulung tikar.

Hotman Paris mendesak Menko Airlangga untuk menunda penetapan aturan pajak hiburan yang baru.

Menurut Cok Ace, spa/mandi uap masuk kategori hiburan perlu dipertanyakan, sebab dalam peraturan Kemenparekraf bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Menurut Airlangga, bupati/walikota dapat menetapkan tarif yang lebih rendah dari 75 persen atau bahkan lebih rendah dari batas minimal 40 persen.

Sejumlah pengamat menyebut, pemberlakukan pajak 40 persen untuk sektor hiburan tertentu menggoyahkan pelaku usaha yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.

“Wacana ini perlu ditunda dulu pelaksanaannya, untuk kami evaluasi bersama apa dampaknya pada rakyat. Terutama para pengusaha kecil,” kata Luhut

Pendapatan daerah dari pajak hiburan menembus Rp2,2 triliun pada 2023, mendekati realisasi tahun 2019 (sebelum COVID-19).

Bambang Kusumanto menyebutkan kenaikan pajak hiburan hingga 40 persen itu merupakan hal yang zalim dan tak mempertimbangkan hal-hal logis.

Bawono Kristiaji menyebut, kenaikan tarif Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tak akan mempengaruhi penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, menilai aturan menaikkan tarif pajak hiburan akan membuat para pengusaha hiburan gulung tikar.

"Rasa keadilan dalam upaya mengendalikan dipandang perlu penetapan tarif batas bawah guna mencegah berlomba-lomba [mengonsumsinya],” kata Lydia.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, resmi menetapkan pajak hiburan naik dari 25 persen menjadi 40 persen.