Indeks Ormas Anti-pancasila

Pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia mirip dengan pembubaran Partai Masyumi di era pemerintahan Orde Lama.

Pimpinan MUI meminta pemerintah mengimplementasikan Perppu Ormas secara konsisten dan tidak hanya menyasar satu ormas saja. 

Menurut Jusuf Kalla, aturan pembubaran ormas adalah hal yang biasa sebagaimana aturan-aturan lainnya.

Menurut Araf, Perppu Ormas hanya bisa dikeluarkan apabila negara sedang dalam keadaan genting dan memaksa pemerintah untuk melakukan stabilisasi nasional.

Menurut Setara Institute, pemerintah bisa langsung menjalankan Perppu Ormas tanpa harus menunggu persetujuan DPR.

Menurut Wiranto, Undang-undang (UU) Ormas sudah tidak bisa lagi mencegah meluasnya ideologi penentang Pancasila dan UU Dasar.

Pemerintah memberlakukan Perppu itu karena Undang-Undang Ormas yang lama sudah tidak lagi mampu mencegah munculnya ormas yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945.

MK hingga kini masih mencari metode yang pas untuk menemukan cara yang implementatif agar masyarakat semakin mudah memahami Pancasila.

Ketua MUI menyebut bahwa Pancasila justru merupakan wujud nyata peran agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pengerahan 1000 advokat untuk membela Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di pengadilan belum tentu bisa menghadang upaya pemerintah membubarkan organisasi itu melalui gugatan di pengadilan. 

Sikap pemerintah itu tidak hanya berlaku bagi HTI saja, tetapi juga untuk kelompok atau orang-orang yang tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara.

Patria menjelaskan, mekanisme yang harus diikuti pemerintah dalam membubarkan ormas tertera dalam Pasal 60-62 UU Ormas dan pemerintah tetap harus mengikuti aturan itu.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memperingatkan rencana pembubaran HTI bisa merusak citra pemerintahan Joko Widodo. Alasan dia, pemerintah bisa dianggap bersikap anti-Ormas Islam bila membubarkan HTI.

Maarif Institute menyayangkan adanya transfer ideologi kekerasan HTI yang dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan kampus-kampus.

Organisasi kemasyarakatan yang ingin keluar dan mengganggu ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebinekaan bangsa akan ditindak tegas, “digebuk”, dan “ditendang”.

Pihak kepolisian Semarang tengah memeriksa saksi-saksi untuk menyelidiki pelaku di balik pemasangan poster lambang Garuda bernada provokatif yang sempat beredar di Undip.

Organisasi yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 harus ditindak tegas.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan bentuk pelarangan aktivitas dakwah Islam. 

Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mendukung rencana Kementerian Komunikasi dan Informasi yang akan memblokir situs-situs dan akun media sosial penyebar wacana anti-Pancasila.

Wiranto menyatakan langkah pemerintah untuk membubarkan HTI sudah melalui kajian panjang dan pertimbangan matang. Menurut dia, keputusan itu tidak diambil secara terburu-buru.