Indeks Ormas Anti-pancasila

Pemerintah harus menempuh beberapa tahap untuk membubarkan ormas, tidak bisa tiba-tiba dibubarkan begitu saja

Wiranto mengatakan, banyak ormas yang menolak kegiatan HTI karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik horisontal di masyarakat.

Menko Polhukam Wiranto mengaku sejak lama kerap memenuhi undangan HTI untuk mendatangi sejumlah acara Ormas tersebut dengan tujuan mengamati perkembangannya.

Kepala BIN menyebutkan HTI bukan gerakan dakwah. Di sejumlah negara berpenduduk muslim pun HTI telah dilarang keberadaannya.

Sejak tersebar video ikrar mahasiswa pada sistem pemerintahan Islam di IPB, aktivitas HTI mulai dibatasi. Respons publik mulai ramai menolak HTI.

Setelah menerima perwakilan HTI di kantornya, Fadli Zon sampaikan aspirasi HTI agar pemerintah meninjau ulang pembubaran organisasi tersebut.

GP Ansor menyatakan bahwa Banser siap mendukung pemerintah membubarkan ormas-ormas yang diduga radikal dan anti terhadap keutuhan NKRI.

Masalah pembubaran ormas telah diatur dalam pasal 70 UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas, yakni permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum, diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Kejaksaan Negeri hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM.

Zulkifli Hasan mendukung pembubaran HTI jika memang terbukti kegiatan-kegiatan yang dijalankannya tidak sesuai dengan konstitusi apalagi Pancasila.

HTI akan melakukan perlawanan hukum terkait rencana pemerintah membubarkan organisasi tersebut.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mempertanyakan relevansi sistem pemerintahan khilafah Islamiyah di era Indonesia dan dunia saat ini.

Yasonna mengatakan, guna melakukan pembubaran terhadap HTI, pihaknya berkoordinasi dengan Kemenpolhukam, Kementerian Dalam Negeri dan Polri.

Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang aktivitas HTI, Polri menemukan banyak kalangan yang menolak kehadiran ormas tersebut.

Atas nama MUI, Zainal mengajak para tokoh agama dari berbagai agama untuk bersama-sama menjaga Pancasila sebagai ideologi negara.

Romahurmuziy mengatakan pemerintah sebagai fasilitator pembentukan ormas, harus memanggil ormas yang diduga anti-NKRI untuk menanyakan kebenarannya.

Wiranto menjelaskan, Pancasila adalah ideologi negara yang telah disepakati bangsa, melalui berbagai pertimbangan matang yang mengakomodasi keadaan masyarakat Indonesia.

Selain meminta aparat kepolisian tidak mengizinkan aktivitas HTI, sejumlah ormas Islam juga mendesak agar pemerintah membubarkan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Mendagri setuju atas revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki salah satunya terkait syarat pembubaran ormas yang tidak sesuai dengan dasar negara.

Sejumlah massa di Kota Sorong membawa berbagai spanduk, salah satunya bertuliskan "Bubarkan FPI", mereka pada intinya menolak tegas kehadiran ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Banser berkomitmen mendukung TNI dalam menghadapi ormas anti-Pancasila.