Indeks Opini

Pembajakan buku sudah marak di Jerman pada abad ke-18. Goethe dan Kant melawannya dengan cara masing-masing.

Jika masalah persoalan kelembagaan tidak dituntaskan, teknologi yang paling efektif bagi pejabat publik hanyalah marah-marah.

Cara pemerintah menghadapi masalah keagamaan semakin mirip Orde Baru.

Bayangkan, sinonim “radikal” adalah “teror”, bukan “pokok”, “akar”, “primer”, “dasar”.

Di kalangan elit, ideologi hanya menjadi kembang-kembang, "abang-abang lambe", pemerah bibir, sebagai retorika.

Siapa pun yang bertugas, Kabareskrim baru nanti akan mendapat tugas lebih ringan karena KPK telah dilumpuhkan.

Suzethe Margaret akan diadili dengan pasal penodaan agama. Ia tak bisa bersaksi di pengadilan karena mengidap gangguan jiwa.

Mahasiswa turun ke jalan karena apirasi mereka dianggap angin lalu. Reaksi pemerintah yang kalah moral: mahasiswa ditunggangi.

Menristekdikti ajak mahasiswa berdialog sementara kebebasan akademik di kampus dihabisi. 

Tidakkah kita akrab dengan fakta bahwa Pancasila juga pernah dimanipulasi sebagai alat untuk menuding aktivis anti-Soeharto sebagai komunis dan teroris?

Dukungan politik untuk para tuan tanah di Nusa Tenggara Timur. Sebabnya? Politik uang. 

Membenahi pengelolaan APBN bukan perkara mudah karena tak selalu sejalan dengan pendekatan Jokowi dalam berpolitik.

Selama memerintah, Habibie tidak banyak melakukan kalkulasi politik. Justru di sanalah keunikan dan kekuatannya.

Di tengah kontroversi film Livi Zheng, I Nyoman Wenten justru terabaikan.

Ke manakah larinya sebagian besar alumni LPDP? Menjadi ilmuwan atau mengikuti derasnya perputaran uang di sekitar perusahaan pemula alias startup?

Saran dan rekomendasi dalam disertasi Abdul Aziz adalah hasil dari ambiguitas kesarjanaan: mau jadi pengamat atau ahli fiqh?

Pertumbuhan Jakarta didorong oleh kapital finansial di tangan pemburu rente.

Orang Papua tak perlu diselamatkan. Mereka lebih dari mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Transmigrasi menjadikan Papua identitas sosial yang digilas dan dilebur dengan keindonesiaan yang lebih ‘modern’ dan ‘maju’.

Apa dampak yang mungkin terjadi dari relokasi ibu kota terhadap akuntabilitas pemerintah kepada warga negara?