tirto.id - Betulkah fasisme adalah fenomena khas Eropa awal abad ke-20 dan mustahil terulang? Mungkinkah sosok-sosok seperti Hitler, Franco, dan Mussolini kembali lahir dalam masyarakat global di mana tatanan demokrasi masa kini sudah jauh lebih canggih daripada di tahun 1920-an dan 1930-an?
Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan relevan seiring menguatnya gelombang populisme sayap kanan beberapa tahun belakangan. Di banyak tempat, diskriminasi terhadap kelompok masyarakat rentan makin telanjang. Genosida masih terjadi. Ribuan orang terusir dari kampung halaman berkat sentimen ‘keaslian’ dan ‘keunggulan’ ras, etnis, atau agama. Anda bisa menyaksikannya persis terjadi di Inggris, Amerika Serikat, Brasil, Bolivia, India dan berbagai tempat lain di dunia.
Fasisme sebagai Proyek Politik
Tidak ada definisi tunggal mengenai fasisme. Tetapi, secara garis besar, para filsuf dan ilmuwan politik—lihat Ernesto Laclau (1977), Kevin Passamore (2002), Michael Mann (2004), Manus Midlarsky (2014), dan Dylan Riley (2019)—bersepakat bahwa karakter utama fasisme meliputi ultranasionalisme dan otoritarianisme.
Fasisme bermula dari satu atau sejumlah kelompok yang mendaku diri sebagai yang identitas kebangsaannya ‘paling murni’ dan karenanya ‘paling berhak’ menentukan dan menikmati sistem dan sumber daya negeri. Mereka berpandangan negara sedang berada di ambang kehancuran akibat ulah orang-orang yang ‘bukan sepenuhnya bangsa ini.’ Dari sana tercetuslah proyek politik yang bertujuan ‘menyelamatkan’ negara, yaitu dengan cara ‘mengembalikan’ kekuasaan ke tangan mereka.
Bagaimana proyek itu bisa terlaksana? Dengan meminggirkan kelompok-kelompok lain, termasuk dengan cara-cara kekerasan.
Narasi ‘penyelamatan bangsa’ ini biasanya beriringan dengan klaim-klaim bahwa pihak yang paling mewakili bangsa (rakyat, yang diidentifikasi sebagai ‘mayoritas’) tidak terwakili dalam kekuasaan. Pemimpin dan demagogfasis biasanya mengajukan klaim bahwa mereka harus mengambilalih kekuasaan (establishment) dan dikembalikannya ke rakyat.
Di Inggris, kelompok konservatif anti-imigran mengusung Brexit, supaya Inggris keluar dari Uni Eropa. Mereka menuntut lapangan kerja yang tersedia di Inggris seharusnya diperuntukkan warga Inggris saja, tidak dibuka dan akhirnya dibanjiri warga Eropa yang dianggap ‘menumpang hidup enak’ di Britania. Mereka ingin perusahaan Inggris tetap membuka pabrik di Inggris, tidak memindahkannya ke daratan Eropa karena alasan efisiensi dan akhirnya memperkecil lapangan kerja warga Inggris. Mereka menuntut pajak warga Inggris tidak dipakai membayar iuran keanggotaan Uni Eropa. Mereka khawatir iuran ini dipakai mensubsidi biaya kesehatan dan pendidikan warga Eropa, bukannya warga Inggris. Beberapa tuntutan ini legitimate dan berangkat dari kritik terhadap kebijakan-kebijakan Uni Eropa dan praktik fleksibilitas tenaga kerja yang merugikan banyak kaum papa. Yang bermasalah dan merusak: imigran dikambinghitamkan sebagai penyebab utama semua masalah sosial. Solusinya bagi mereka sangat sederhana: biarkan Inggris menjadi tanah milik warga kulit putih.
Di Amerika Serikat, ideologi supremasi kulit putih (white supremacy) semakin kuat seiring terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. Bagi sebagian warga Amerika Serikat, slogan kampanye “Make America Great Again”—meski tidak eksplisit rasis—jelas menggarisbawahi bahwa Paman Sam yang jaya adalah yang seperti dahulu, ketika kelompok White Anglo-Saxon Protestant (WASP) menguasai pemerintahan, ekonomi, dan budaya populer di dalam negeri. Kondisi di mana para imigran non-Eropa, orang kulit berwarna, perempuan, kelompok LGBTQ, penganut agama non-Protestan, dan kaum marjinal lain mendapatkan hak, akses, dan pencapaian yang setara dengan WASP dianggap sebagai sumber aneka masalah: keterbatasan lapangan kerja, susahnya masuk perguruan tinggi bermutu, asuransi kesehatan yang mahal, rusaknya moralitas, hingga terorisme.
Di Brazil, presiden Jair Bolsonaro menyatakan “Brazil yang paling penting dan Tuhan di atas segalanya.” Meski sekilas menunjukkan patriotisme dan kesalehan yang wajar, slogan ini menggarisbawahi sentimen kebencian terhadap masyarakat asli, warga kulit hitam, keturunan imigran Asia, Timur Tengah, Afrika, dan bagian Amerika Latin lainnya, perempuan, serta kelompok LGBTQ. Bolsonaro memenangkan pemilihan umum setelah menyebarkan propaganda bahwa resesi berkepanjangan di Brazil terjadi karena pemerintahan sebelumnya mengalokasikan kekayaan negara guna mensubsidi perekonomian dan pendidikan masyarakat asli, warga kulit hitam, dan keturunan imigran. Bolsonaro juga menyalahkan Partai Pekerja yang menurutnya adalah sumber dari segala permasalahan di Brazil, dari pengangguran hingga tingginya angka kriminalitas.
Di Bolivia, mundurnya Presiden Evo Morales merupakan puncak kebencian terhadap masyarakat asli (indigenous communities[d1] ) yang dikembangkan kelompok Kristen sayap kanan di bawah pimpinan Luis Fernando Camacho. Kelompok ini membayangkan bahwa selama Bolivia masih dipimpin oleh seorang keturunan masyarakat asli seperti Morales, keadaan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Bolivia akan selalu kacau dan tertinggal. Bahkan proses pengambilalihan istana kepresidenan disertai dengan pernyataan bahwa Pachamama (sosok dewa yang disembah masyarakat asli) tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi ke istana.
Di India, partai Hindu nasionalis Bharatiya Janata mendorong diadopsinya Citizenship Amandement Act (CAA). Undang-undang ini memungkinkan pemberian kewarganegaraan India bagi para individu dari kelompok minoritas agama yang dipersekusi di negara-negara tetangga, kecuali yang beragama Islam. Kebijakan ini disambut oleh para nasionalis Hindu dengan sweeping terhadap warga Muslim di beberapa desa dan kampus.
Pembalasan Elite?
Tidak ada satu pun dari kelompok ultranasionalis dan otoritarian di atas yang terang-terangan mendaku diri dan pemikirannya fasis. Tetapi, jika kita tahu definisi dan makna fasisme, kita paham bahwa fenomena belakangan ini adalah fasisme gelombang baru. Sebuah proyek politik yang didasarkan pada klaim bahwa dalam rangka ‘menyelamatkan’ negara dari keterpurukan yang disebabkan oleh ‘pihak luar’, kekuasaan harus ‘dikembalikan’ ke tangan ‘bangsa asli.’
Ada banyak kontradiksi dalam narasi-narasi ini, tentunya. Definisi ‘bangsa asli’ a la Trump, Bolsonaro, dan penguasa baru Bolivia tidak menyertakan penduduk asli. Ironisnya pula, mereka yang terus meneriakkan agar kekuasaan ‘dikembalikan’ ke tangan rakyat adalah bagian dari elite lama yang privilesenya mulai terkikis.
Penting digarisbawahi bahwa fasisme bukan sekadar ekspresi rasisme atau kebencian biasa. Ia juga bukan sekadar jatuhnya negara ke jurang otoritarianisme. Fasisme adalah proyek politik yang tingkat keberhasilannya tergantung pada kemampuan politikus merangkul kekecewaan orang-orang biasa seperti Anda dan saya, menuding kelompok ras, etnis, agama, dan orientasi seksual tertentu sebagai kambing hitam, dan membingkai programnya sebagai ‘aksi penyelamatan.’
Sejarah tengah berulang. Jika kita mengingat fasisme 1930-an sekadar dari luarannya, yaitu pembunuhan massal, mungkin kita tidak peka dengan munculnya gelombang baru fasisme ini. Tapi, jika kita memahami fasisme sebagai proyek politik yang tidak lahir dalam semalam, kita bisa melihat paralel antara yang terjadi sekarang dengan tahun-tahun dan bahkan beberapa dekade menjelang ‘pembersihan massal’ di Eropa.
Selama paruh kedua abad ke-20, fasisme diingat sebagai tragedi. Pengulangannya kini nampak tidak mungkin, atau bahkan lelucon. Perlu diingat: ketika namanya mulai mencuat di Jerman, Hitler sering diejek sebagai badut politik, bahkan dianggap calon diktator kelas dua. Tapi, siapa bisa menjamin badut-badut politik masa kini seperti Boris Johnson dan Donald Trump tidak mematikan?
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
