Achmad Munjid
Pengajar Fakultas Ilmu Budaya, UGM

Lockdown Kampung dan Kebingungan Kita

20 April 2020
Dibaca Normal 3 menit
Pandemi Covid-19 kini telah menyeret kita memasuki krisis yang lebih serius, di tingkat lokal maupun global. Dalam situasi genting ini para pemimpin dan pengambil kebijakan seharusnya bertindak cepat, efektif, tegas dan terkoordinasi dengan mempertimbangkan keselamatan nyawa manusia sebagai pertaruhan utama. Pertimbangan dan tindakan keliru, apalagi lamban, hanya akan mengakibatkan krisis berkepanjangan, kebingungan, salah paham, boros anggaran dan jumlah korban yang kian besar.

Jum’at malam, 27 Maret lalu, sepulang dari Jombang untuk menjemput anak-anak yang dipulangkan dari pesantren, saya hampir kesulitan pulang ke rumah sendiri di Yogya. Gang-gang kampung diblokir, ditulisi “Lock Down”. Karena saya baru bepergian keluar Yogya, orang-orang yang berjaga di mulut gang meminta saya untuk menyerahkan surat keterangan “bebas Corona”. Akhirnya saya bisa masuk setelah menunjukkan bukti komunikasi dengan layanan hotline Corona Dinas Kesehatan DIY yang menyatakan bahwa kami tidak perlu tes. Cukup karantina-diri 14 hari di rumah dan segera periksa kalau ada gejala sakit.

Gubernur DIY memang akhirnya menetapkan Yogyakarta berstatus tanggap darurat. Tapi lockdown di kampung kami, sebagaimana tindakan serupa yang serentak muncul di banyak wilayah lain di Tanah Air, adalah inisiatif lokal. Sering pijakannya adalah tafsir liar tanpa dasar, bahkan rumor. Di DIY tidak ada kebijakan lockdown dari kabupaten, bahkan kecamatan.

Tanpa panduan jelas, inisiatif lokal begini justru bisa memperkeruh keadaan yang sudah genting, bahkan berpotensi merugikan. Kini setelah dua minggu, banyak kampung mulai kembali membuka gang tanpa alasan yang jelas seperti ketika mereka menutupnya. Inilah dampak dari kebijakan nasional penanganan wabah yang lamban dan tidak efektif sejak awal.

Masih ingat bagaimana Menkes Terawan yang justru sewot ketika Prof. Marc Lipsitch dari Harvard menyampaikan temuan risetnya? Berdasarkan keahlian, data dan pengalamannya, profesor epidemologi itu heran kenapa belum ada kasus terkonfirmasi di Indonesia. Menurut model yang digunakan, ketika risetnya dipublikasi, ‘seharusnya’ sudah ada minimal 5 kasus di Indonesia. Jika tidak muncul, sangat mungkin kasusnya tidak teridentifikasi karena sistem tes atau faktor lain (Kompas 15/2).

Sayangnya, temuan riset ilmiah itu malah ditafsir sebagai “penghinaan”. Menkes Terawan menantang sang profesor untuk datang sendiri ke Indonesia dan membuktikan. Ia juga mengatakan bahwa kita tidak perlu menghebohkan bahaya virus Corona. “Kematian gara-gara flu lebih tinggi,” katanya. Beberapa menteri lain pun sepakat. Dengan berkelakar, seorang menteri yang kemudian sempat dinyatakan positif mengatakan bahwa Corona tidak akan sampai ke sini karena orang Indonesia suka makan nasi kucing.

Meski berdalih untuk mencegah kepanikan, tak bisa dipungkiri retorika sejumlah pejabat itu jelas menyepelekan. Mereka juga tidak transparan. Ketika akhirnya kasus benar-benar meledak, kita pun kedodoran. Bahkan untuk memastikan ketersediaan alat pelindung primer seperti hand sanitizer dan masker dengan harga terjangkau, kita gagal. Negara tidak hadir. Akibat kelambanan itu, WHO sampai merasa perlu menulis surat khusus supaya Presiden Jokowi segera menyatakan keadaan darurat nasional di Indonesia.


Sayangnya, ketika situasi makin memburuk dan ada desakan supaya Indonesia segera melakukan lockdown agar tidak menjadi “Italia berikutnya”, Achmad Yurianto, jubir pemerintah untuk penanganan Covid-19, bahkan mengelak dengan menggunakan retorika ‘nasionalisme’. Menurutnya, kita tidak perlu latah ikut-ikutan lockdown. Kita punya kehormatan, kita negara merdeka. Lho, apa hubungan antara wabah dengan nasionalisme sempit begitu?

Sampai kapan pemerintah akan terus gamang? Kenapa dulu pejabat kita menolak kemungkinan Corona sampai Indonesia? Kenapa kita baru menyatakan keadaan darurat setelah ditekan WHO? Kenapa dulu pejabat kita begitu meremehkan bahaya virus Corona? Apa sesungguhnya alasan kita menolak segera lockdown? Ketika jumlah korban sudah tertinggi di Asia Tenggara, kenapa masih ada pejabat kita yang tega bicara “nggak sampai 500” yang mati? Kenapa pula kita sekarang tidak berani mengambil kebijakan tegas melarang mudik, meski risikonya jelas sangat besar dalam memperparah penyebaran wabah ini? Bahkan ketika jumlah kematian terus meningkat, seolah tidak peduli dengan nyawa manusia, kenapa sebagian pejabat kita malah lebih memprioritaskan bagaimana menggairahkan dunia pariwisata? (Kompas 14/4).

Jika nyawa yang jadi pertaruhan, ini semua menunjukkan betapa pemerintah tidak serius mengatasi wabah. Seolah ancaman kematian massal adalah urusan takdir yang berada di luar tanggung jawab mereka. Karena tidak serius, pemerintah tidak pernah benar-benar mempersiapkan diri. Karena tidak siap, begitu wabah merebak akhirnya yang dicari adalah pemakluman, excuses. Ini adalah sikap yang sungguh sangat tidak bertanggung jawab. Kalau yang dicari adalah excuses, meski jutaan nyawa melayang, pembenaran itu akan bisa terus dicari-cari dan tidak akan pernah ada habisnya.

Dalam keadaan darurat, mestinya pemimpin nasional mengambil langkah cepat, efektif dan transparan. Ketika nyawa manusia yang jadi taruhan, apalagi dalam jumlah yang besar, mestinya kita berpikir bagaimana mencegah, bukan “lihat nanti” dan kalang kabut setelah terjadi.

Kenapa kita tidak bisa berkaca dari negara lain seperti Singapura dan Selandia Baru? Meski korban mati di sana masih bisa dihitung dengan jari, para pemimpin negara itu segera bertindak cepat dan efektif sebelum keadaan memburuk, sehingga angka kematian bisa segera ditekan. Mereka berpikir preventif dengan mengambil langkah tegas sebelum segalanya di luar kendali.

Kerjasama

Apa yang terjadi di kampung saya itu sebetulnya adalah suatu tanggapan terhadap situasi nasional yang gamang. Banyak orang bingung dan cemas mengikuti berita. Mereka khawatir menghadapi ketidakpastian, sementara roda ekonomi kian macet dan wabah tampak terus memburuk. Tindakan mereka adalah gejala frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap otoritas di atas yang tampak hilang arah. Yang mereka lakukan memang lebay, tapi itulah yang terjadi ketika orang bingung dan para pemimpin tak bisa memberi orientasi.

Apalagi ketika ribuan pemudik terus berdatangan dari wilayah Jakarta akibat berhentinya macetnya ekonomi. Puluhan ribu pemudik lainnya telah menyebar ke seluruh Indonesia. Ada nalarnya kenapa orang jadi paranoid melihat besarnya jumlah pemudik dari zona merah yang kemudian menyebar di berbagai wilayah. Apalagi, sudah ada sejumlah kasus yang mengkomfirmasi kekhawatiran itu.


Jika kita mau menerima dengan kepala dingin peringatan dini dan saran dari pihak-pihak yang kompeten serta menanggapinya dengan cepat dan efektif, situasi kita sekarang mestinya bisa jauh lebih baik. DKI akhirnya telah memberlakukan PSBB, tapi implementasinya, seperti soal transportasi ojol, tampak tidak terkoordinasi karena nyawa tidak dijadikan pertimbangan utama.

Tidak perlu ada anggapan bahwa harga diri bangsa ini merosot kalau kita mengakui kenyataan dan mau menerima saran pihak lain yang kompeten demi menyelematkan nyawa, apalagi dalam jumlah yang besar. Jika yang kita prioritaskan bukan nyawa manusia dalam mengatasi wabah, kemungkinan besar kita akan melakukan salah diagnosis dan akhirnya juga keliru resep, salah solusi. Jangan sampai sejarah mencatat langkah kita sebagai kecerobohan yang akan ditangisi anak cucu di kemudian hari.

Jika dalam situasi krisis karakter dan apa yang paling kita pertaruhkan selalu muncul lebih tegas, mari kita tunjukkan yang terbaik siapa diri kita sesungguhnya, sebagai individu maupun kelompok. Kita akan berhasil melampaui masa krisis ini jika kita punya niat baik, mau bekerja lebih keras, disiplin lebih ketat dan bekerjasama lebih efektif demi nyawa setiap warga negara, demi keselamatan bangsa.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.
DarkLight