Indeks Operasi Pemberantasan Pungli

Ke-10 instansi itu paling sering diadukan masyarakat ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

E-tilang atau tilang elektronik yang diresmikan hari ini diharapkan dapat meminimalisasi praktik pungutan liar. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran.

Hingga 22 November 2016, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima sebanyak 10.520 laporan pengaduan pungutan liar.

im Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutan Liar (Satgas Saber Pungli) menangkap tangan seorang perwira menengah kepolisian berinisial RB dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Masyarakat yang memberikan sejumlah uang dan masuk dalam kategori pungutan liar (pungli) kepada aparat negara tidak bisa dijerat secara pidana, demikian kata Theodorus Yosep selaku praktisi hukum dari Peradi Semarang.

BPOM siap menjalankan instruksi presiden untuk memberantas pungli seiring dengan pelantikan 18 pejabat baru dalam institusi tersebut.

Presiden Joko Widodo memberikan waktu tiga bulan bagi anggota Satgas Saber Pungli untuk melaporkan hasil kerjanya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan deregulasi peraturan yang terkait dengan pengurusan suatu izin yang bersifat monopoli. Dengan langkah itu diharapkan praktik pungutan liar atau pungli dapat diminimalisasi.

Praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu menimbulkan dugaan dari masyarakat soal keterlibatan unsur kementerian dan lembaga negara. Untuk itu, Presiden Jokowi pun menetapkan Satgas Saber Pungli melalui Peraturan Presiden untuk memberantas pungli di lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan publik.

Jokowi menginstruksikan pembentukan satgas yang nantinya bekerja memberantas pungutan liar dan penyelundupan, Saber Pungli. Namun, Ombudsman mengkritisi pembentukan satgas ini karena tidak efektif memberantas pungli dan justru akan memberi beban anggaran negara.

Pemerintah tengah menggalakkan "Saber Pungli" alias "Sapu Bersih Pungutan Liar"—sebelumnya bernama Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP)—di semua lembaga termasuk di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satu yang menjadi sorotan adalah pungli di Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Pemerintah tengah melakukan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di semua lembaga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun DPR memberikan catatan, OPP bukan hanya sekadar digunakan untuk pencitraan atau pengalihan isu semata, terlebih harus memprioritaskan penegakan hukum.

Maraknya pungutan liar yang terjadi di kementerian dan lembaga lain, meningkatkan kinerja Polda Metro Jaya untuk memberantasnya. Dengan mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Polda berhasil mengamankan oknum-oknum yang kerap menarik iuran tidak berdasarkan peraturan tersebut.

Kepolisian Republik Indonesia tengah berupaya melakukan pemberantasan pungutan liar (pungli) di lembaganya. Tindakan tersebut dilakukan menyusul perintah Presiden Joko Widodo yang menginginkan seluruh pelayanan dan perizinan kepada masyarakat harus bebas dari pungli melalui Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah membuka layanan laporan secara cepat, antara lain melalui kanal LAPOR! (lapor.go.id), SMS ke 1708, atau melalui media sosial Twitter @LAPOR1708, atau melalui e-mail halomenpan@menpan.go.id bila masyarakat menemukan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pungli.

Pemerintah berjanji akan memperbaiki sektor pelayanan publik. Seluruh lembaga pelayanan publik yang rawan pungutan liar (pungli) akan ditindak tegas melalui Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Pemerintah akan serius menangani pungutan liar (pungli) terkait pelayanan perizinan kepada masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemberantasan pungli, pemerintah akan terus melakukan operasi pemberantasan pungli (OPP). Presiden memerintahkan untuk memecat PNS yang terbukti pungli.

Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan mendadak ke Kemenhub, pada konferensi pers menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk pungutan liar terutama berkaitan kepada pelayanan kepada masyarakat di semua kementerian.

Kepolisian Republik Indonesia berjanji akan melakukan lebih mendalam untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam OTT praktek pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan sore ini.