Menuju konten utama

Presiden Perintahkan Semua Lembaga Stop Pungli

Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan mendadak ke Kemenhub, pada konferensi pers menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk pungutan liar terutama berkaitan kepada pelayanan kepada masyarakat di semua kementerian.

Presiden Perintahkan Semua Lembaga Stop Pungli
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (ketiga kiri) memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas paket kebiijakan hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

tirto.id - Kepolisian bersama Kementerian Perhubungan melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Kementerian Perhubungan terkait pungutan liar dan calo pengurusan izin, Selasa (11/10/2016) sore ini.

Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan operasi itu dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Metro Irjen Pol Mochamad Iriawan bersama dengan pejabat Kemenhub sejak pukul 16.20 WIB.

"Kami periksa lantai 6 dan 12, karena terkait pungli, Presiden Joko Widodo juga datang kemari," jelas Tito.

Sementara Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan mendadak ke Kemenhub, pada konferensi pers menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk pungutan liar terutama berkaitan kepada pelayanan kepada masyarakat di semua kementerian.

"Stop yang namanya pungutan liar terutama kepada yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Tangkap dan langsung pecat pegawai yang melakukan pungli," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden juga menyampaikan pemerintah akan terus melakukan penertiban dan penangkapan kepada semua pihak pelaku pungli kepada masyarakat.

"Sekali lagi saya tegaskan stop yang namanya pungutan liar dan saat ini sudah ada yang namanya operasi pemberantasan pungli," tegas Presiden.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap jajarannya segera menghentikan praktik KKN.

“Ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras," katanya.

Menurut Budi, sejak dirinya dilantik, sudah menegaskan kepada jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder dan tidak melakukan praktek pungli.

Ia mengakui sejak sebulan menjabat dirinya mengakui mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian khususnya di bidang pelayanan perizinan.

Baca juga artikel terkait OPERASI PUNGUTAN LIAR atau tulisan lainnya dari Agung DH

tirto.id - Hukum
Reporter: Agung DH
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH