Indeks Operasi Pungutan Liar

Pemberantasan pungli dan premanisme digalakkan lagi usai Jokowi mengingatkan Kapolri Sigit. Bagaimana dengan Satgas Saber Pungli?

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menilai, Satgas Saber Pungli masih belum efektif, dan tidak ada standarisasi jelas kasus mana saja yang harus diusut.

Satgas Saber Pungli telah melakukan penangkapan terhadap Direktur PT Pelindo III terkait aksi pungli di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pungli ini dinilai menjadi faktor penghambat dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak selama ini.

Seminggu setelah disahkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap tim Saber Pungli dapat efektif bekerja. Sebabnya, pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi hukum tahap satu.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan deregulasi peraturan yang terkait dengan pengurusan suatu izin yang bersifat monopoli. Dengan langkah itu diharapkan praktik pungutan liar atau pungli dapat diminimalisasi.

Sejumlah oknum polisi terlibat dalam 235 kasus pungutan liar. Satuan Lalu Lintas menempati urutan pertama dalam kasus pungli yakni sebanyak 160 kasus.

Pemberantasan pungutan liar (pungli) juga ikut dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Asman Abnur mulai menerapkan sistem pengaduan internal menerbitkan surat edaran pemberantasan pungli.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto telah mengajukan daftar nama-nama yang masuk dalam tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) kepada Presiden Joko Widodo.

Jokowi menginstruksikan pembentukan satgas yang nantinya bekerja memberantas pungutan liar dan penyelundupan, Saber Pungli. Namun, Ombudsman mengkritisi pembentukan satgas ini karena tidak efektif memberantas pungli dan justru akan memberi beban anggaran negara.

Pemerintah tengah melakukan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di semua lembaga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun DPR memberikan catatan, OPP bukan hanya sekadar digunakan untuk pencitraan atau pengalihan isu semata, terlebih harus memprioritaskan penegakan hukum.

Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) perizinan perkapalan yang terjadi di Kementerian Perhubungan.

Dalam OTT kasus pungli perizinan di Kemenhub tersebut tim Khusus Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan lima pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan calo serta menyita uang tunai sebesar Rp95 juta.

Pemerintah akan serius menangani pungutan liar (pungli) terkait pelayanan perizinan kepada masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemberantasan pungli, pemerintah akan terus melakukan operasi pemberantasan pungli (OPP). Presiden memerintahkan untuk memecat PNS yang terbukti pungli.

Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan mendadak ke Kemenhub, pada konferensi pers menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk pungutan liar terutama berkaitan kepada pelayanan kepada masyarakat di semua kementerian.

Kepolisian Republik Indonesia berjanji akan melakukan lebih mendalam untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam OTT praktek pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan sore ini.