Indeks Omnibus Law

Kemensetneg menyatakan kekeliruan terjadi akibat kelalaian manusia sehingga UU Ciptaker masih ditemukan masalah.

UU Cipta Kerja yang disahkan Jokowi masih mengandung kesalahan. Pengamat menilai ini adalah buah dari penyusunan yang amburadul dan ta transparan.

Kesalahan fatal beberapa pasal di UU Cipta Kerja tak bisa diperbaiki begitu saja sebab ia telah melewati serangkaian proses legislasi.

Mensesneg Pratikno mengklaim kekeliruan dalam UU Cipta Kerja yang diteken Jokowi tidak memengaruhi implementasi UU itu.

Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja diteken oleh Presiden Jokowi masih banyak kesalahan penulisan.

UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang diteken Presiden Jokowi memiliki daftar kejanggalan dalam isi pasal-pasalnya, termasuk kesalahan redaksional.

Daftar isi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta link download PDF di website Setneg.

Dua serikat buruh, KSPSI dan KSPI, belum bisa ajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi lantaran UU Ciptaker belum memiliki nomor di Kemenkumham.

"Dalang" dijadikan kambing hitam dalam demonstrasi anti-UU Ciptaker. Mengesampingkan fakta adanya kritik kepada aturan tersebut.

Menyangkut UU Ciptaker, Jokowi lebih sibuk mengklarifikasi hoaks ketimbang menjawab kritik masyarakat soal isi UU yang bermasalah.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menilai pelajar rawan dimanfaatkan kelompok anti-kemapanan.

Penggemar K-Pop memiliki potensi besar untuk kampanye gerakan sosial-politik. Meski begitu, komunitasnya masih sering distigma sebagai fanatik.

Juru Bicara Presiden Jokowi bidang Hukum Dini Purwono berdalih penghapusan Pasal 46 karena tidak masuk dalam daftar yang dibahas Panja DPR.

Hari Santri 22 Oktober 2020 diperingati di tengah protes massa terhadap Omnibus Law. Keberatan PBNU soal UU ini tak dihiraukan.

Diperkirakan sekitar 3.000 orang akan mengikuti demonstrasi di Istana Negara menentang UU Cipta Kerja.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah disahkan. Selamat tinggal otonomi daerah?

Luhut janji melalui website tersebut masyarakat bisa berkontribusi dalam penyusunan aturan-aturan turunan UU Ciptaker.

KSPI mendesak DPR agar melakukan legislative review untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Anggota Baleg, Mulyanto menduga revisi Undang-undang Cipta Kerja ditangani oleh pimpinan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.