Indeks Omnibus Law

Alasan pihak kepolisian mengambil langkah diskresi perihal penangkapan puluhan mahasiswa yang diamankan menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi adalah mahasiswa dianggap tidak bisa menjaga jarak sehingga melanggar protokol kesehatan COVID-19.

49 peraturan itu antara lain menyangkut penyederhanaan penyelenggaraan izin berusaha, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanahan hingga ketenagakerjaan.

Pengusaha semakin akrab dengan Jokowi. Mereka yang dijuluki "crazy rich" bertambah banyak di kabinet Indonesia Maju.

Wawancara Tirto dengan bapak Moeldoko mengenai Omnibus Law, Papua, dan FPI.

Sepanjang 11-16 Oktober 2020, ada berbagai demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Demonstrasi digerakkan buruh hingga mahasiswa.

Berulang kali anggota Polri kedapatan mengintimidasi jurnalis dan memukuli demonstran yang sudah tidak melawan. Pelaku hanya dihukum ringan.

Pemerintah menuding pemrotes UU Ciptaker termakan hoaks tanpa pernah menjawab tuntutan buruh, akademisi, aktivis, dan rakyat Indonesia.

Pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober serba ngebut saat naskahnya masih direvisi.

Pemerintah menargetkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku efektif mulai kuartal I (Q1) 2021. 

Kemenko Perekonomian mengakui pemerintah sudah membahas rancangan peraturan pelaksana UU Ciptaker jauh saat beleid masih dibahas di DPR RI.

Namun pemahaman seperti itu menyempitkan makna buruh yang sebenarnya, juga melemahkan gerakan buruh itu sendiri.

Mengapa setiap ada berita demo ada sebagian warganet yang berkomentar nyinyir, padahal ia sendiri berstatus sebagai buruh?

Sri Mulyani menyebut keringanan sanksi ini diharapkan bakal membuat pengusaha lebih kooperatif.

Ganjar mengungkit kesalahan UU Cipta Kerja yang menimpa pemerintah dan DPR.

Arti minyak bumi dan gas bumi yang jadi perdebatan di UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Stafsus Aminuddin Maruf menemui perwakilan sembilan organisasi mahasiswa kampus Islam.

Setelah pemerintah menyatakan memang ada kekeliruan dalam UU Cipta Kerja, kans masyarakat untuk menang di MK dinilai menguat.

Kemensetneg menyatakan kekeliruan terjadi akibat kelalaian manusia sehingga UU Ciptaker masih ditemukan masalah.

UU Cipta Kerja yang disahkan Jokowi masih mengandung kesalahan. Pengamat menilai ini adalah buah dari penyusunan yang amburadul dan ta transparan.

Kesalahan fatal beberapa pasal di UU Cipta Kerja tak bisa diperbaiki begitu saja sebab ia telah melewati serangkaian proses legislasi.