Indeks Omnibus Law

Para dokter menggelar demo hari ini, Senin, 8 Mei 2023 untuk menolak RUU Kesehatan Omnibus Law.

Zaenal menuturkan, buruh sudah menyiapkan sebanyak tujuh poin sebagai tuntutan menjelang hari buruh atau May day nanti yang jatuh pada 1 Mei 2023.

Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan ke Komisi IX DPR RI kemarin, Rabu (5/4/2023).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti beralasan lembaganya menjadi  kurang independen apabila berada di bawah Kemenkes RI.

Peraturan Menikah dengan Teman Sekantor Sesuai Perpu Cipta Kerja telah disesuaikan dengan UU Ciptaker yakni Perpu No 2 Tahun 2022.

Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Jokowi menuai polemik. Sejumlah pasal di Perppu pun menjadi sorotan.

Mahfud MD mengklaim tidak ada permasalahan prosedural dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja atau Ciptaker.

Erick Thohir menargetkan, omnibus law versi BUMN akan segera rampung sebelum tutup tahun.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris klaim draf RUU Kesehatan yang beredar di masyarakat bukan berasal dari DPR.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  Erick Thohir akan membuat omnibus law versi BUMN dengan menyederhanakan jumlah Peraturan Menteri (Permen) BUMN.

Proses prolegnas UU Kesehatan ini dinilai sembunyi-sembunyi, tertutup, dan terburu-buru tanpa adanya naskah akademik yang kuat.

Dalam rapat pleno yang digelar DPR, membahas soal RUU Kesehatan Omnibus Law. 

IDI dan PDGI memiliki kuasa yang begitu besar hingga melampaui kewenangan menteri.

Airlangga mengaku mendapat amanah dari Presiden Jokowi segera menyelesaikan revisi UU Ciptaker ini.

Dua tahun belakangan ada 20 orang yang diancam dengan Pasal 162 UU Minerba. Ini langkah represif yang membungkam kebebasan bersuara.

Hasil perbaikan salah ketik dalam UU yang telah disetujui harus mendapat persetujuan dari DPR dan pemerintah.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS sebut pemerintah telah siapkan dua omnibus lagi bila UU PPP resmi disahkan.

Airlangga sebut pemerintah sudah menyusun 362 DIM dalam revisi UU PPP dan berharap untuk segera dibahas Baleg DPR RI.

Mestinya DPR menaati putusan MK dengan memperbaiki UU Cipta Kerja dan menyesuaikan dengan hal formil pembentukan UU.

Revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan Undang-Undang.