Indeks Omnibus Law

Pemaksaan undang-undang Cipta Kerja hingga represi kepada para demonstran merupakan disebut sebagai wajah otoriter Jokowi-Ma'ruf.

Undang-undang Cipta Kerja dengan metode omnibus law tak berpihak kepada rakyat.

Aksi Aliansi Buruh 20/10 menyerukan agar masyarakat melakukan pembangkangan sipil terhadap UU Cipta Kerja.

Kader Golkar di daerah mewacanakan pencalonan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024.

Polisi menetapkan 131 demonstan UU Cipta Kerja tersangka.

Moody's, ADB bersama dengan Bank Dunia menyoroti masalah lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja.

Pernyataan pengacara Hotman Paris soal UU Cipta Kerja pertama kalinya memuat pasal pidana bagi para pengusaha dinilai tak tepat.

Polri menjadi garda depan pembela pemerintah dalam isu Omnibus Law. Alat negara yang tergelincir jadi alat penguasa.

Sejak disahkan 5 Oktober, tak ada jalan bagi publik untuk bisa mengakses draf UU Ciptaker lewat kanal-kanal resmi.

Cipta Kerja katanya dibuat untuk menyederhanakan perizinan. Faktanya ia akan menghasilkan begitu banyak peraturan turunan.

Presiden Jokowi mengirim stafsusnya mendengar tuntutan dari mahasiswa yang tergabung dalam BEM-SI.

Beberapa pihak memilih menggagalkan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, ketika yang lain memilih jalanan. Sebagian pesimistis itu akan berhasil.

Bank Dunia mengklaim UU Cipta Kerja dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.

Pengesahan UU Cipta Kerja berlangsung kilat dan menyisakan masalah yakni dugaan perubahan substansi yang melanggar aturan.

Rizieq Shihab dikabarkan pulang dan memimpin revolusi. Isu kepulangannya selalu muncul ketika FPI dan PA 212 punya momentum mengkritik pemerintah.

Sebanyak 1.377 pelajar dan pemuda ditangkap sebelum unjuk rasa dan pasca unjuk rasa, Selasa (13/10/2020).

Memang hingga kini, DPR RI dan pemerintahan Jokowi belum memberikan akses UU Ominus Law Cipta Kerja secara terbuka ke publik.

Polisi menyebut massa sempat merusak bagian depan Thamrin City.

Empat draf UU Cipta Kerja beredar ke publik setelah disahkan pada 5 Oktober lalu. UU ini cacat prosedur.

Azis Syamsuddin menegaskan bahwa UU Cipta Kerja yang resmi hanya berisi 488 halaman, sisanya yakni 324 berisi penjelasan omnibus law.