Indeks Omnibus Law

Substansi UU Cipta Kerja justru bisa merugikan buruh dan berdampak buruk ke lingkungan. Cenderung menguntungkan pengusaha padat modal dan oligarki.

Para pendemo menyuarakan pembangkangan sipil lewat demo-demo menentang UU Cipta Kerja.

Pemaksaan undang-undang Cipta Kerja hingga represi kepada para demonstran merupakan disebut sebagai wajah otoriter Jokowi-Ma'ruf.

Undang-undang Cipta Kerja dengan metode omnibus law tak berpihak kepada rakyat.

Kader Golkar di daerah mewacanakan pencalonan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024.

Demo pada hari ini, Selasa, 20 Oktober 2020 di wilayah DKI Jakarta bisa dipantau lewat CCTV, begini caranya.

Aksi Aliansi Buruh 20/10 menyerukan agar masyarakat melakukan pembangkangan sipil terhadap UU Cipta Kerja.

Polisi menetapkan 131 demonstan UU Cipta Kerja tersangka.

Moody's, ADB bersama dengan Bank Dunia menyoroti masalah lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja.

Pernyataan pengacara Hotman Paris soal UU Cipta Kerja pertama kalinya memuat pasal pidana bagi para pengusaha dinilai tak tepat.

Polri menjadi garda depan pembela pemerintah dalam isu Omnibus Law. Alat negara yang tergelincir jadi alat penguasa.

Sejak disahkan 5 Oktober, tak ada jalan bagi publik untuk bisa mengakses draf UU Ciptaker lewat kanal-kanal resmi.

Cipta Kerja katanya dibuat untuk menyederhanakan perizinan. Faktanya ia akan menghasilkan begitu banyak peraturan turunan.

Presiden Jokowi mengirim stafsusnya mendengar tuntutan dari mahasiswa yang tergabung dalam BEM-SI.

Beberapa pihak memilih menggagalkan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, ketika yang lain memilih jalanan. Sebagian pesimistis itu akan berhasil.

Bank Dunia mengklaim UU Cipta Kerja dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.

Pengesahan UU Cipta Kerja berlangsung kilat dan menyisakan masalah yakni dugaan perubahan substansi yang melanggar aturan.

Rizieq Shihab dikabarkan pulang dan memimpin revolusi. Isu kepulangannya selalu muncul ketika FPI dan PA 212 punya momentum mengkritik pemerintah.

Memang hingga kini, DPR RI dan pemerintahan Jokowi belum memberikan akses UU Ominus Law Cipta Kerja secara terbuka ke publik.

Polisi menyebut massa sempat merusak bagian depan Thamrin City.