Indeks Omnibus Law

Diperkirakan sekitar 3.000 orang akan mengikuti demonstrasi di Istana Negara menentang UU Cipta Kerja.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan UU Cipta Kerja belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah disahkan. Selamat tinggal otonomi daerah?

Luhut janji melalui website tersebut masyarakat bisa berkontribusi dalam penyusunan aturan-aturan turunan UU Ciptaker.

Anggota Baleg, Mulyanto menduga revisi Undang-undang Cipta Kerja ditangani oleh pimpinan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Substansi UU Cipta Kerja justru bisa merugikan buruh dan berdampak buruk ke lingkungan. Cenderung menguntungkan pengusaha padat modal dan oligarki.

KSPI mendesak DPR agar melakukan legislative review untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Para pendemo menyuarakan pembangkangan sipil lewat demo-demo menentang UU Cipta Kerja.

Kader Golkar di daerah mewacanakan pencalonan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024.

Demo pada hari ini, Selasa, 20 Oktober 2020 di wilayah DKI Jakarta bisa dipantau lewat CCTV, begini caranya.

Pemaksaan undang-undang Cipta Kerja hingga represi kepada para demonstran merupakan disebut sebagai wajah otoriter Jokowi-Ma'ruf.

Undang-undang Cipta Kerja dengan metode omnibus law tak berpihak kepada rakyat.

Aksi Aliansi Buruh 20/10 menyerukan agar masyarakat melakukan pembangkangan sipil terhadap UU Cipta Kerja.

Polisi menetapkan 131 demonstan UU Cipta Kerja tersangka.

Moody's, ADB bersama dengan Bank Dunia menyoroti masalah lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja.

Pernyataan pengacara Hotman Paris soal UU Cipta Kerja pertama kalinya memuat pasal pidana bagi para pengusaha dinilai tak tepat.

Polri menjadi garda depan pembela pemerintah dalam isu Omnibus Law. Alat negara yang tergelincir jadi alat penguasa.

Sejak disahkan 5 Oktober, tak ada jalan bagi publik untuk bisa mengakses draf UU Ciptaker lewat kanal-kanal resmi.

Cipta Kerja katanya dibuat untuk menyederhanakan perizinan. Faktanya ia akan menghasilkan begitu banyak peraturan turunan.

Presiden Jokowi mengirim stafsusnya mendengar tuntutan dari mahasiswa yang tergabung dalam BEM-SI.