Indeks Ombudsman Ri

Survei Ombudsman 2019 menyebutkan Polri memiliki kepatuhan tinggi tahap penyidikan; 93,36 persen, tapi pemenuhan unsur dokumen menghasilkan 31,85 persen.

Ombudsman mengetes 10 satuan kerja Polri, hasilnya hanya empat yang dapat diakses yaitu alamat surat elektronik Mabes Polri, Divisi Humas Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Bekasi Kota.

Ombudsman RI menyebutkan ada dugaan maladministrasi yang dilakukan pemerintah dalam penarikan iuran BPJS Kesehatan usai putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Stafsus milenial belum memisahkan kepentingan pribadi dengan posisinya sebagai pejabat publik, sehingga kerap blunder. Desakan pemecatan dari publik pun menguat.

Akhir pekan lalu, sesuai arahan Jokowi, komisioner Ombudsman RI mengikuti tes Corona.

Polri menguak metode pengungkapan kasus prostitusi online lewat penyamaran pengungkapan kasus di Sumbar, karena ada indikasi tak sesuai ketentuan hukum.

Ombudsman menilai ada potensi mal-kepentingan dan tidak profesional dari sikap Yasonna selaku Menteri Hukum dan HAM.

Kemenkumham klaim tidak ada diskriminasi pemberian fasilitas mewah atau perlakuan khusus kepada Setya Novanto, Nazzarudin dan Djoko Susilo di Lapas Sukamiskin.

Ombudsman menemukan berbagai fasilitas di sel yang dihuni Setya Novanto dan Muhammad Nazaruddin di Lapas Sukamiskin.

Kemenhub sempat menegur Garuda lantaran menerapkan jam kerja berlebihan terhadap awak kabin. Namun teguran itu tidak digubris Garuda. Awak kabin Garuda pun mengadu kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Ombudsman mengkritik persyaratan CPNS yang diskrimitaif terhadap gender, orientasi seksual, dan disabilitas.

Surat presiden (surpres) Jokowi kepada DPR RI untuk melanjutkan pembahasan revisi UU KPK yang masih menuai polemik dinilai Ombudsman RI ada beberapa keganjilan.

Pendekatan keamanan di Nduga harus dikurangi untuk mengembalikan rasa aman bagi warga. Salah satunya mulai menarik personel TNI-Polri dari Nduga.

Ombudsman justru mendapatkan data pengungsi dari Tim Kemanusiaan Nduga.

Ombudsman meminta Kemenkominfo membuat aturan teknis yang jelas soal pemblokiran internet di Papua.

Kemenkominfo akan memberikan klarifikasi terkait penerapan kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat kepada Ombudsman RI, Rabu (28/8/2019).

Pemerintah masih mempertahankan pemblokiran akses internet di seantero Papua hingga keadaan benar-benar dapat terkendali.

Ombudsman berencana memanggil Menkominfo Rudiantara terkait pemblokiran internet di Papua yang berpotensi praktik maladministrasi.

Ada dugaan penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan tindakan diskriminatif terkait pembatasan DPR RI terhadap GKR Hemas.

Ombudsman membeberkan lima temuan dalam proses seleksi Komisioner KPI periode 2019-2022, namun tak ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR RI.