tirto.id - Ombudsman RI menyebut pemerintah tidak memiliki data jumlah pengungsi dari Nduga, Papua. Hal itu merupakan hasil pemantauan Ombudsman terhadap penanganan pengungsi akibat konflik bersenjata di Nduga.
"Kami tidak mendapatkan data kuantitatif dari mana pun. Kami bertemu TNI-Polri, bertemu pemerintah daerah, tidak ada data seberapa banyak pengungsi itu," kata komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy di kantornya, Kamis (29/8/2019).
Ombudsman justru mendapatkan data pengungsi dari Tim Kemanusiaan Nduga. Suaedy mengatakan total ada 45 ribu warga Nduga mengungsi akibat konflik dan 5000 di antaranya berada di Wamena.
Menurut Suaedy, berbagai lembaga pemerintah membantah data dari tim tersebut. Namun pemerintah tak memiliki data alternatif.
"Padahal, pendataan itu bagian dari penyelesaian," kata dia.
Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial, Syafii Nasution mengakui lembaganya tak memiliki data pengungsi Nduga. Ia mengatakan hal itu disebabkan sifat dari pengungsi Nduga yang unik, berbeda dari pengungsi lainnya.
"Jadi mereka [pengungsi] ke Wamena tidak terdeteksi, dan mereka masuk kepada keluarga atau suku-suku mereka. Jadi tidak di suatu lokasi pengungsian seperti layaknya konflik sosial," kata Syafii dalam kesempatan yang sama.
Ribuan warga sipil di Kabupaten Nduga mengungsi setelah pembunuhan belasan karyawan PT Istaka Karya di Gunung Kabo yang diduga oleh anggota Organisasi Papua Merdeka pada Desember 2018 lalu.
Setelah insiden tersebut, pemerintah menambah pasukan militer di Kabupaten Nduga untuk mengejar kelompok OPM pimpinan Eginaus Kogeya. Di tengah operasi militer inilah ribuan warga Nduga mengungsi.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Gilang Ramadhan
