Menuju konten utama

Soal Konflik Nduga, Polri: Kami Beri Jaminan Keamanan ke Masyarakat

Mabes Polri mengklaim keberadaan pasukan gabungan kepolisian dan TNI di Kabupaten Nduga untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Soal Konflik Nduga, Polri: Kami Beri Jaminan Keamanan ke Masyarakat
Puluhan massa dari #SaveNduga menggelar aksi lilin "Biarkan Dorang Natal dengan Damai" di Taman Aspirasi, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018). tirto.id/Bhagavad Sambadha

tirto.id - Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga melaporkan konflik bersenjata di daerahnya mengakibatkan 182 warga sipil tewas dan sekitar 37 ribu orang mengungsi.

Berdasar laporan tim tersebut, sebagian korban meninggal saat terjadi konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Papua Barat dengan pasukan TNI-Polri. Sementara korban lainnya meninggal di lokasi pengungsian yang minim persediaan pangan dan fasilitas kesehatan.

Menanggapi laporan itu, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengklaim kehadiran pasukan TNI-Polri di Nduga adalah untuk memulihkan keamanan salah satu daerah di Papua itu.

Dia menuding kelompok bersenjata di Nduga melakukan pemerasan, pembunuhan penganiayaan, pembunuhan, intimidasi dan pemerkosaan sebelum pasukan TNI-Polri menggelar operasi di sana.

"TNI dan Polri justru memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Nduga dan beberapa distrik distrik terpencil," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta pada Kamis (15/8/2019).

"Mereka [kelompok bersenjata] membangun markasnya. Markas di Nduga telah diambil alih oleh pasukan TNI dan Polri," tambah Dedi.

Menurut Dedi, kelompok bersenjata di Nduga beberapa kali melancarkan aksinya karena mereka tidak mampu mengontrol beberapa distrik di daerah tersebut.

"Sekali lagi, TNI dan Polri mengamankan setiap jengkal tanah air Republik Indonesia. Karena ini menyangkut kedaulatan negara, negara harus hadir dan berikan jaminan keamanan," ujar dia.

Berkaitan dengan kematian ratusan warga di Nduga, Dedi menantang pihak yang merilis data itu untuk menunjukkan bukti ada keterlibatan aparat.

"Bisa dibuktikan tidak? Kalau dia punya bukti, ya, dilaporkan. Saat ini tidak ada lagi yang ditutup-tutupi," kata Dedi.

"Kalau memang terbukti, akan dilakukan tindakan tegas sesuai hukum. Tidak boleh berasumsi," dia menambahkan.

Dedi pun meminta publik mendukung keberadaan aparat di Nduga untuk menjamin keamanan dan ketertiban di daerah itu.

Sementara penangung jawab Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem, sebelumnya menyatakan 187 warga yang tewas telah diidentifikasi.

"Nama-nama yang saya jelaskan tadi itu sudah kita identifikasi betul. Kita sudah kumpulkan seluruh hamba Tuhan dari daerah konflik, kita paparkan seluruh nama-nama itu dengan menggunakan power point," kata Theo di Jakarta Pusat, pada Rabu (14/8/2019).

182 korban tewas itu terdiri atas 17 bayi perempuan; 8 bayi laki-laki; 12 balita laki-laki; 14 balita perempuan; 20 anak laki-laki: 21 anak perempuan; 21 perempuan dewasa; dan 69 orang laki-laki dewasa. Data ini sudah diverifikasi langsung ke seluruh pendeta dari gereja di wilayah konflik saat pertemuan pada 26 Juli 2019 di Gereja Kingmi, Klasis Balim Tengah, Kabupaten Jayawijaya.

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Hukum
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Addi M Idhom