tirto.id - Konflik bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua masih terus berkepanjangan. Total hingga saat ini terdapat 182 warga yang tewas akibat konflik tersebut. Angka itu diperoleh dari perhitungan Tim Kemanusiaan bentukan Pemerintah Kabupaten Nduga.
"Nama-nama yang saya jelaskan tadi itu sudah kita identifikasi betul. Kita sudah kumpulkan seluruh hamba Tuhan dari daerah konflik kita paparkan seluruh nama-nama itu dengan menggunakan power point," kata Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sekaligus penanggung jawab tim, Theo Hasegem di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu (14/8/2019).
Dari 182 orang tersebut, sebagian meninggal dalam konflik bersenjata antara tentara Pembebasan Papua Barat dan TNI. Sebagian lainnya tewas dalam pelarian di hutan, dan sebagian lain tewas di pengungsian karena kelaparan.
Selain itu, dari 182 korban tewas itu terdiri atas 17 bayi perempuan; 8 bayi laki-laki; 12 balita laki-laki; 14 balita perempuan; 20 anak laki-laki: 21 anak perempuan; 21 perempuan dewasa; dan 69 orang laki-laki dewasa.
Theo menjelaskan, data ini sudah diverifikasi langsung ke seluruh pendeta dari gereja di wilayah konflik saat pertemuan pada 26 Juli 2019 di Gereja Kingmi, Klasis Balim Tengah, Kabupaten Jaya Wijaya.
Dalam pemaparan tim menyebut satu per satu korban tewas di hadapan para pendeta. Mereka pun membenarkan seluruh nama-nama korban tewas tersebut.
"Jadi kita paparkan di depan seluruh hamba Tuhan dan mereka mengatakan itu benar, karena mereka meninggal setiap saat kami [gereja] yang tangani," ujar Theo.
Theo pun melampirkan sejumlah foto korban di dalam laporannya yang ia peroleh dari pihak gereja. Menurutnya, hal itu penting agar laporannya tidak dianggap sebagai berita bohong.
Atas tragedi kemanusiaan ini, Theo berharap pemerintah pusat segera menarik pasukan TNI dan Polri dari seluruh wilayah di Kabupaten Nduga. Selain itu, pemerintah diminta membuka akses dan memberi jaminan keamanan bagi jurnalis, tim investigasi HAM, dan pekerja kemanusiaan ke Kabupaten Nduga.
Mereka pun menuntut Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera membentuk tim komite penyelidik HAM ad hoc guna menyelidiki dugaan pelanggaran HAM pasca kejadian pembunuhan pekerja jembatan, 2 Desember 2018 di Nduga, Papua.
Tim ini sendiri dibentuk oleh Pemkab Nduga, DPRD Nduga, dan Majelis Rakyat Papua. Tim ini terdiri atas Sinode Gereja Kingmi di Tanag Papua, Yayasan Keadilan Keutuhan Manusia Papua, Intelektual Suku Nduga, mahasiswa dan pemuda, serta tokoh perempuan.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Maya Saputri
