Indeks Ojk

Saatnya pemerintah mendengarkan dan merespons dengan tindakan setiap gerak sendi ekonomi, bukan sekadar wacana atau bahkan guyonan.

Selain memeriksa Tenaga Ahli (TA) Anggota DPR Heri Gunawan, KPK juga memanggil 3 pegawai BJB, ibu rumah tangga, dan Sales Lotte Grosir Cirebon.

OJK melaporkan pihaknya sudah memblokir sebanyak 2.500 aktivitas pinjaman online (pinjol) ilegal.

OJK juga mencatat ada 97pindar yang beroperasi dengan nilai transaksi mencapai Rp77 triliun di Desember 2024 atau tumbuh 29 persen.

Keputusan OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memicu protes dari para nasabah yang tak ikut restrukturisasi.

Kemenkop memastikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, sudah tak lagi bermasalah, meskipun memiliki kewajiban membayar sebesar Rp690 miliar.

Masih banyak permintaan kredit dari masyarakat yang tidak dapat dipenuhi lembaga perbankan konvensional.

OJK sebagai regulator selain menyambut baik tengah menyiapkan langkah taktis untuk dapat memperbaiki industri asuransi.

KPK menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan rumah Satori di Cirebon dan penyidik tengah menelaah dokumen tersebut.

eFishery, startup yang telah berdiri sejak 2013 itu menjadi sorotan karena dugaan fraud yang terjadi di internal perusahaan. Bagaimana bisa terjadi?

Masyarakat yang tercatat memiliki kredit buruk di SLIK diperbolehkan untuk mengajukan KPR. Kok bisa?

OJK meminta perusahaan-perusahaan properti untuk melakukan penawaran umum perdana di pasar modal sebagai bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah.

OJK memiliki mandat dalam melindungi konsumen di sektor keuangan, termasuk aset kripto.

Pembolehan kredit merupakan bagian permintaan OJK memperluas fasilitas pembiayaan perumahan untuk menyukseskan program 3 juta hunian rumah MBR.

OJK meminta perbankan untuk melakukan pembekuan terhadap rekening yang sesuai dengan identitas pelaku terkait judol.

Aturan baru paylater diharapkan dapat menangkal jebakan utang (debt trap). Bagaimana menurut anda?

Angka Rp251 triliun tersebut terdiri atas 187 penawaran umum dan diperoleh sejak awal Januari 2024 hingga 27 Desember 2024.

Tessa mengatakan bahwa KPK belum menjadwalkan pemanggilan, baik terhadap petinggi BI maupun OJK.

POJK 27/2024 diterbitkan jelang peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti.

Tessa mengatakan, penggeledahan dilakukan di salah satu direktorat OJK pada Kamis (19/12/2024) dan menyita beberapa dokumen dan surat.