Indeks Nikel

Lonjakan ekspor ore nikel sepanjang bulan September membuat BKPM berinisiatif untuk mempercepat larangan ekspor ore nikel.

Kementerian ESDM akan bahas percepatan larangan ore nikel yang diumumkan BKPM di Kemenko Maritim.

Baru sepekan bekerja, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia langsung memicu polemik lantaran mengeluarkan pengumuman untuk mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel dua bulan lebih cepat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian ESDM, Agung Pribadi menyatakan Direktur Jenderal Minerba, Bambang Gatot Ariyono tengah mengevaluasi kesiapan smelter di lapangan.

KLHK bakal mengeluarkan aturan yang bolehkan mengelola slag nikel tanpa mengikuti prosedur limbah B3.

Percepatan moratorium ekspor bijih nikel kadar rendah membantu terwujudnya hilirisasi pengolahan hasil tambang Indonesia

Peningkatan pemanfaatan slag nikel untuk bahan baku campuran di industri dalam negeri itu dibahas seiring rencana pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel.

Indef meminta BKPM untuk menambah investasi hilirisasi produk pertambangan terkait rencana pemerintah yang akan melarang ekspor nikel.

Saat ini keputusan pembatasan ekspor bijih nikel menunggu presiden untuk pemberlakuan kebijakan apakah dipercepat atau sesuai target pada 2022.

Mendag Enggartiasto Lukita menyebutkan, pelarangan eekspor nikel oleh Kementerian ESDM bikin perdagangan Indonesia terganggu hingga 4 miliar dolar AS.

Divestasi saham PT Vale Indonesia merupakan wewenang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Inalum menunggu penugasan dari pemerintah untuk membeli sebagian saham Vale Indonesia. 

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia akan memimpin produksi baterai lithium paling besar di dunia.

Asosiasi Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mencatat sudah terdapat 32 smelter yang dibangun selama 2012 sampai sekarang

Wacana relaksasi ekspor bijih nikel memunculkan tanggapan beragam. Tak sedikit yang menilai pemerintah tidak konsisten menjalankan UU Minerba. Pemerintah masih mengkaji lebih detail terkait jenis mineral yang akan mendapat relaksasi ekspor. Publik hanya bisa berharap pemerintah komitmen pada prinsip nilai tambah pengelolaan mineral ini.

Pemerintah menyatakan bahwa nikel dan bauksit hampir dipastikan tidak akan mendapatkan relaksasi ekspor. Hal tersebut karena ke dua mineral tersebut sudah dapat diolah dengan baik di Tanah Air.